Negara Dirugikan Rp1,8 M, Terdakwa Dugaan Korupsi Bibit Talas Terancam  Maksimal 20 Tahun Kurungan

Sidang dugaan korupsi proyek pengadaan bibit talas pada Dinas Ketahanan Pangan, Kabupaten Empat Lawang.

Palembang, Sumselupdate.com – Sidang dugaan korupsi proyek pengadaan bibit talas pada Dinas Ketahanan Pangan, Kabupaten Empat Lawang, tahun anggaran 2015 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp1,8 Miliar, mulai disidang perdana di Pengadilan Negeri Palembang, Kamis (11/2/2021).

Terdakwa Muhamad Riza, selaku Pelaksana Kegiatan/Penyedia Barang, dihadirkan secara virtual dihadapan majelis hakim yang diketuai Bongbongan Silaban SH LLM, dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Empat Lawang Iwan Setiadi.

Bacaan Lainnya

Di dalam dakwaan, JPU yang dibacakan diketahui bahwa pada 2015, ada pengadaan bibit umbi talas yang mana proyek tersebut, dimenangkan oleh terdakwa mengatas namakan CV Putri Agung. Namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan kontrak kerja.

“Sebagaimana dalam kontrak kerjanya disebutkan penyediaan bibit itu dalam bentuk batang 15 cm, namun nyatanya terdakwa malah membeli umbi untuk di semai jadi tidak sesuai dengan spesifikasi proyek,” kata Iwan yang juga Kasi Pidsus Kejari Empat Lawang ini bacakan dakwaan.

Sehingga, lanjut Iwan, saat diaudit oleh BPKP menilai adanya total lost atau kerugian negara senilai lebih kurang Rp1,8 Miliar dari pengadaan bibit talas sebanyak kurang lebih mencapai 200.000 bibit talas sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja.

Usai mendengarkan dakwaan JPU, terdakwa melalui penasihat hukum Syarkowi Tohir SH, dihadapan majelis hakim akan mengajukan keberatan atas dakwaan JPU (Eksepsi) yang akan dibacakan secara tertulis pada gelar sidang Kamis pekan depan.

Diwawancari usai pembacaan dakwaan, Iwan menjelaskan atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dikenakan pasal UU Tipikor No 2 dan 3 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Serta tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak pemberi kontrak kerja dalam hal ini Pemkab Empat Lawang.

“Dalam waktu dekat akan ada dua tersangka lagi yakni dari pihak pemberi pekerjaan yakni instansi BP2KP yang sekarang namanya adalah dinas ketahanan pangan, kita tunggu saja,” tutupnya. (Ron)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.