Jakarta, Sumselupdate.com – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengingatkan kepolisian soal konflik antara kepolisian dengan masyarakat adat di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Tugas polisi mengamankan dan melindungi masyarakat. Bukan mengancam dan membahayakan masyarakat adat. “Oleh karena itu meminta aparat melindungi rakyat,” tegas Nasir Djamil di Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Sebagaimana diketahui, konflik antara kepolisian dengan masyarakat adat di 16 kampung adat di Pulau Rempang dan Pulau Galang, Kepulauan Riau. Mereka terancam tergusur oleh pembangunan proyek strategis nasional bernama Rempang Eco City.

Kejadian bermula ketika beredar kabar di antara warga Rempang pada Rabu (06/09) bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) beserta pihak berwenang akan memaksa masuk ke Rempang untuk melakukan pengukuran.

Berdasarkan kabar tersebut, Kamis (07/09) pagi warga berkumpul di Jembatan 4 Barelang. Sekitar pukul 09:51 WIB, warga melihat ratusan aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polisi, TNI, dan Ditpam Batam membentuk barisan di depan jembatan. Aparat gabungan kemudian bergerak ke arah warga yang berdiri di ujung jembatan. Kapolresta Balerang Kombes Pol Nugroho dengan pengeras suara meminta warga untuk mundur.

Ketika aparat mulai merangsek masuk ke kampung, terjadi lemparan batu dari arah warga. Aparat membalas dengan menyiramkan air dan menembakkan gas air mata. Gas air mata dilaporkan masuk ke kawasan sekolah, yaitu SMP 33 Galang dan SD 24 Galang.

Atas kejadian itu, Nasir meminta Kapolri mengevaluasi anggotanya dalam proses penanganan pembebasan lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Dia juga menyoroti kinerja kepolisian yang kurang hati-hati, terutama saat berhadapan dengan masyarakat adat di Pulau Rempang untuk proyek startegis nasional (PSN) tersebut.

“Masyarakat adat punya tempat dalam struktur sosial dalam desa bahkan nasional. Kita sangat menyayangkan peristiwa itu. Seandainya langkah preventif dan mendeteksi pencegahan lebih awal dilakukan,” katanya.

Dia menyayangkan aparat kepolisian yang tidak mengedepankan tindakan persuasif. Sehingga harus berujung pada penembakan gas air mata.

“Perlu kerja sama dengan semua pihak. Seandainya langkah mendeteksi ini dan pencegahan bisa dilakukan dan tidak akan terjadi. Semua berjalan dengan damai. Kami sangat sayangkan peristiwa ini terjadi. Apalagi kalau ada penembakan di masyarakat,” tuturnya.

Dia meminta Presiden Joko Widodo turun tangan dan menyelesaikan semua permasalahan konflik agraria di Indonesia. Permasalahan di Pulau Rempang juga imbas dari konflik agraria yang diharapkan dapat selesai sebelum masa jabatan Jokowi sebagai presiden selesai.

“Ini harus segera diselesaikan tenggat waktu 2024. Karena sebaiknya konflik pertanahan harus segera diselesaikan. Kalau tidak akan menjadi api dalam sekam dan akan menjadi beban bagi presiden berikutnya,” jelasnya. (duk)