Palembang, Sumselupdate.com – Ketua Umum DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), KH Chriswanto Santoso, menekankan pentingnya evaluasi dan pelaksanaan delapan program prioritas organisasi dalam menghadapi tantangan bangsa.
Pesan itu ia sampaikan menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) X DPW LDII Sumatera Selatan, yang digelar Senin (29/9/2025) di Palembang.
Menurut Chriswanto, Muswil bukan sekadar agenda rutin lima tahunan, tetapi momentum penting untuk menyesuaikan program agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis.
“Program harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah. Pengurus harus lebih peka, tanggap, dan reaktif dalam arti positif,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dengan media sebagai salah satu cara memahami persoalan masyarakat.
Sebagai contoh, ia menyinggung temuan di Sulawesi Selatan terkait tingginya angka stunting di daerah nelayan.
Selain itu, Chriswanto mengingatkan dua momentum besar yang perlu diantisipasi, yakni bonus demografi dan Visi Indonesia Emas 2045.
“Bonus demografi jangan sampai jadi beban demografi. SDM berkualitas adalah kunci,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Chriswanto memaparkan delapan program prioritas LDII, yakni:
Wawasan kebangsaan: menanamkan sikap kritis tanpa merusak nilai kebangsaan.
Keagamaan: membangun karakter luhur melalui akhlakul karimah.
Pendidikan: model double track agar generasi siap kuliah maupun bekerja, termasuk pengembangan smart farming berbasis IoT.
Kesehatan: pencegahan stunting melalui kerja sama dengan Kemenko PMK, Kemenkes, dan BKKBN.
Ketahanan pangan dan lingkungan hidup: termasuk pengembangan bibit sorgum bersertifikat.
Ekonomi syariah: mendorong UMKM sebagai basis ekonomi kerakyatan.
Teknologi digital.
Energi baru terbarukan: pemanfaatan PLTS di pondok pesantren.
“Untuk Sumsel, empat program pertama wajib dilaksanakan demi membangun SDM. Sementara empat lainnya dapat dipilih sesuai potensi unggulan daerah,” jelasnya.
Terkait pelaksanaan Muswil X LDII Sumsel, Chriswanto berharap berjalan damai tanpa perebutan kekuasaan.
“Kami bekerja sama dengan Senkom untuk menjaga keamanan. DPP tidak pernah intervensi, biarkan pengurus daerah berkomunikasi dengan ulama dan masyarakat,” pungkasnya.
(**)











