Palembang, Sumselupdate.com — Penasihat hukum PT Bima Citra Realty (BCR), Ricky MZ, SH, CBLP, menyambut baik rencana rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPRD Kota Palembang terkait persoalan yang melibatkan perusahaan tersebut.
Ricky mengatakan, pihaknya juga mengetahui adanya rencana aksi yang akan dilakukan gabungan aktivis Sumatera Selatan Bersatu pada Jumat mendatang.
“Kita juga menyambut baik rencana kawan-kawan gabungan aktivis Sumsel Bersatu yang hendak menggelar aksi di hari Jumat. Kita baca pamfletnya di media sosial,” ujar Ricky, Minggu (6/9/2026).
Menurut Ricky, pelaksanaan RDP akan lebih baik apabila turut diiringi penyampaian aspirasi oleh kelompok masyarakat di luar gedung DPRD Kota Palembang.
“Saran kita kalau bisa RDP-nya dibarengi dengan aksi di luar gedung DPRD oleh kawan-kawan itu,” katanya.
Tak hanya menyambut rencana aksi tersebut, Ricky mengungkapkan pihaknya juga tengah menyiapkan rencana untuk menyampaikan aspirasi ke DPRD Kota Palembang.
Ia menyebut, terdapat kelompok massa yang disebutnya telah siap melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan yang sedang dihadapi PT BCR.
“Kalau rencana kita ke depan, kita juga mau aksi ke sana (DPRD). Kawan-kawan juga harus paham bahwa kami ini juga ada kelompok massa yang memang sudah standby, termasuk untuk berunjuk rasa ke sana,” ujarnya.
Selain ke DPRD Kota Palembang, Ricky mengatakan pihaknya berencana menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD. Ia juga menyebut kemungkinan membawa persoalan tersebut ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik tertentu di Jakarta.
“Kami mau ke BK dewan. Sekalian kalau sempat langsung terbang ke Jakarta, mau ke DPP parpol tertentu untuk mengadukan masalah ini,” katanya.
Ricky menegaskan, pihaknya terbuka apabila persoalan yang melibatkan PT BCR ingin diselesaikan secara terbuka dan berimbang.
“Atau kalau mau fair, bisa ketemu di lapangan kita semua,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Ricky juga mengingatkan agar kepentingan para pedagang tidak diklaim oleh pihak tertentu dengan mengatasnamakan sebuah perhimpunan.
Menurutnya, pedagang seharusnya tidak terseret dalam kepentingan di luar aktivitas mereka mencari nafkah.
“Pesan kami, janganlah diklaim pedagang ini atas nama perhimpunan. Kasihan pedagang, sebab yang begini ini bukan kerjaan mereka. Mereka pahamnya hanya berdagang dan bagaimana periuk nasinya tercukupi,” pungkasnya.
Sementara itu, penasihat hukum PT BCR lainnya, Riza Faisal Ismed, SH, MH, menilai DPRD Kota Palembang masih memiliki sejumlah persoalan lain yang menurutnya lebih mendesak untuk menjadi perhatian dan prioritas.
Ia menyebut persoalan kualitas udara dan asap, kemacetan lalu lintas, potensi banjir saat musim hujan, antrean BBM di sejumlah SPBU, hingga pembangunan fasilitas publik yang masih tertunda.
“Masih banyak yang urgensi yang harus menjadi prioritas dewan. Semisal asap, kemacetan, banjir apabila di musim hujan, antrian BBM di sejumlah SPBU kota hingga pembangunan-pembangunan yang tertunda seperti lampu jalan, drainase dan sebagainya,” ujar Riza.
Riza berharap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas juga mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Palembang.
Ia menilai, pembahasan di lembaga legislatif semestinya tetap mempertimbangkan berbagai persoalan publik yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
