Sekayu, Sumselupdate.com – Bupati Musi Banyuasin H Dodi Reza Alex diwakili Plt Kepala Dinas Sosial Drs H Muhammad Jaya bersama Kapolres Muba AKBP Andes Purwanti SE MSi mengikuti video conference dengan Kapolri Prof H Tito Karnavian PhD dan Menteri Sosial RI Dr Agus Gumiwang Kartasasmita MSi, di Ruang Command Center Polres Muba, Jumat (11/1/2019).
Kegiatan video conference itu untuk menyaksikan penandatangan nota kesepahaman yang ditandatangani Kapolri dan Menteri Sosial RI tentang penanganan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.
Terkait MoU Kapolri dengan Kemensos itu, Muhammad Jaya mengatakan, kedepan Pemkab Muba akan berkoordinasi dengan jajaran Polres untuk pengamanan penyaluran bantuan sosial di Bumi Serasan Sekate.
Diantaranya penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), yang mana di Muba ada sekitar 22.000 Keluarga Penerima Manfaat (PKM). “Dalam waktu dekat kita akan menerima Surat Satgasnya (pengamanan penyaluran bansos),” ujar Jaya.
Dikatakannya, dari jumlah 22.000 KPM tersebut tiap tahun akan berkurang menurut pemutakhiran data yang dilakukan setiap tiga bulan sekali oleh 113 orang Pendamping PKH di Muba. “Kita harapkan kerja sama pengamanan penyaluran bantuan sosial ini dapat berkelanjutan,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan AKBP Andes Purwanti, bahwa jajaran kepolisian siap mengamankan penyaluran bantuan sosial di Muba, dan akan turut serta memverifikasi data masyarakat yang mendapat bantuan PKH.
“Dengan kerja sama ini semoga dapat minimalisir tindakan ataupun penyimpangan yang tidak kita harapkan,” kata Kapolres.
Adapun sambutan Menteri Sosial dalam acara penandatangan MoU di Jakarta ini mengungkapkan untuk bantuan sosial (bansos) 2019 pemerintah pusat melalui Kemensos menganggarkan Rp54,3 triliun yang dibagi dari beberapa program.
Diantaranya PKH, bansos bencana alam, bencana sosial, beras sejahtera, bantuan kelompok usaha bersama, rumah tidak layak huni, penyandang disabilitas, tuna susila, bansos lanjut usia, dan bansos komunitas adat terpencil.
“Anggaran bansos akan terus bertambah setiap tahunnya seiring dengan bertambah jumlah penerima bantuan PKH, saat ini di Indonesia ada sekira 10 Juta KPN, di tahun 2020 angka tersebut naik menjadi Rp15,6 juta KPN. Semakin meningkatnya anggaran Bansos merupakan bukti pemerintah terhadap agenda memerangi kemiskinan dan perlindungan bagi masyarakat yang bermasalah dengan sosial,” tuturnya.
Dikatakannya Kemensos berkomitmen terus membenahi penyelenggaraan program pembangunan sosial agar terciptanya pelayanan publik yang baik dalam konsep bantuan sosial. “Kami yakin sinergi Kemensos dan Polri mendorong penyelenggaraan penyaluran bantuan sosial yang aman, dan terlindungi dari segala bentuk penyimpangan,” imbuhnya.
Sementara itu Kapolri mengucapkan apresiasi dan terima kasih karena telah mempercayai Polri membantu mengamankan penyaluran bantuan sosial.
“Presiden betul-betul memberikan atensi yang sangat besar untuk memerangi kemiskinan dengan menganggarkan dana yang besar. Untuk itu perlu sinergi kita agar penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran,” ucap Kapolri.
Ia juga mengatakan Pemerintah Pusat akan membentuk Satgas terkait pengamanan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial ini. “Kita siap membantu Kemensos mencegah permasalahan hukum jika terjadi penyimpangan, dan membantu menyampaikan program-program bantuan sosial yang transparan kepada publik,” pungkas Tito. (rel)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
