Miliki Kesamaan Potensi dan Kebutuhan Desa, Gus Menteri: BUM Desma Bisa Dibangun Lintas Provinsi 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

Jakarta, Sumselupdate.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Badan Usaha Desa (BUM Desa) telah rampung seratus persen.

Beleid ini bakal segera dibahas lintas Kementerian dan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Bacaan Lainnya

Gus Menteri mengatakan, RPP ini nantinya jadi pijakan hukum soal status BUM Desa, dari sebelumnya badan usaha menjadi badan hukum.

Beleid baru ini juga memungkinkan terjadinya kerjasama antar-desa untuk membangun Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desma) karena memang tidak dibatasi oleh wilayah.

Bahkan, kerja sama pembentukan BUM Desma lintas provinsi bisa terjadi kalau ada kesamaan potensi dan kebutuhan desa.

“Dimungkinkan adanya BUM Desma yang dibangun antara desa di Jawa Tengah dengan desa di Nusa Tenggara Timur, dengan desa di Nusa Tenggara Barat, dengan desa di Aceh karena ada kesamaan potensi desa,” ungkap Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

“Dengan demikian, satu desa punya satu BUM Des. Tapi, bisa punya puluhan BUMDesma hasil kerja sama dengan desa lain, dengan zonasi wilayah di kecamatan, zonasi wilayah kabupaten, zonasi wilayah provinsi bahkan zonasi wilayah NKRI. Jadi, basis pembangunan BUM Desma adalah kesamaan dan kebutuhan potensi desa,” sambungnya.

Selain kesamaan potensi, lanjut Gus Menteri, dimungkinkan adanya kerja sama BUM Desma yang dibangun lintas provinsi  adalah ketika supply and demand bisa tertangani dengan baik dari hasil kerja sama antar-desa tersebut.

“Yang penting tetap di NKRI. Yang tidak mungkin terjadi adalah membangun BUM Desma antara Jawa Tengah dan Malaysia, itu yang nggak mungkin terjadi, karena sudah beda negara,” ucap mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Lebih lanjut, Gus Menteri mengatakan, bahwa BUM Des merupakan lembaga yang berbadan hukum eksklusif.

Hal tersebut disebabkan dua faktor. Yang pertama, karena BUM Des berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Kedua, jumlah BUM Des tidak boleh melebihi jumlah desa.

Oleh karena itu, dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang BUM Des, Kemendes PDTT tidak membuat pasal yang mengatur tentang pembubaran BUM Des, yang ada hanya pasal pembekuan BUM Des.

Dengan demikian, lanjut Gus Menteri, kalau jumlah desa 74.593 desa, maka akan hanya ada 74.593 BUM Des. (rel)

 

 

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.