Palembang, Sumselupdate.com — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang melalui seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, berhasil melakukan penindakan hukum terhadap seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Pakistan berinisial AYA (32) atas pelanggaran Keimigrasian berupa overstay atau melebihi batas waktu izin tinggal.
Penindakan ini dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat dan hasil kegiatan pengawasan Keimigrasian rutin yang gencar dilakukan oleh jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.
WNA Pakistan tersebut diketahui telah melampaui batas waktu izin tinggalnya lebih dari 60 hari dan masih berada di wilayah Indonesia.
Kegiatan penindakan hukum Keimigrasian ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenim Sumsel, Guntur Sahat Hamonangan, didampingi oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang diwakili oleh Kepala Seksi Inteldakim, Machmudi, Kepala Seksi Tikim, Dedi Firman, dan Kasubsi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Mohd Feri Andrian.
Kepala Kantor Wilayah Ditjenim Sumsel, Guntur Sahat Hamonangan, menyatakan bahwa WNA asal Pakistan AYA telah melanggar Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
“Bunyi dari pasal itu yakni orang Asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dari batas waktu izin tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan penangkalan,” ungkapnya, saat konferensi pers di kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, pada Jumat (28/11/2025) sore.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti pelanggaran yang kuat, ditegaskan Guntur, WNA asal Pakistan tersebut dikenakan TAK, yaitu berupa Deportasi atau pengembalian ke negara asalnya dan juga Pencekalan atau penangkalan masuk kembali ke wilayah Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Penindakan ini adalah bukti komitmen kami dalam menegakkan kedaulatan hukum keimigrasian di wilayah Sumatera Selatan. Kami akan terus meningkatkan pengawasan serta menindak tegas setiap pelanggaran Keimigrasian. Kehadiran WNA di Indonesia harus memberikan dampak positif dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku,” terangnya.
Dengan telah diberikannya penindakan Keimigrasian kepada WNA asal Pakistan itu, Kakanwil Ditjenim Sumsel berharap masyarakat terus berperan aktif aktif dalam memberikan informasi terkait keberadaan WNA yang diduga melanggar aturan Keimigrasian melalui layanan pengaduan resmi yang telah disediakan. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
