Kuasa Hukum Johan Sebut Kliennya Terkesan Dipaksakan Bersalah

Persidangan lanjutan dugaan korupsi lahan kuburan yang menjerat Johan Anuar, Wakil Bupati OKU periode 2015-2020.

Palembang, Sumselupdate.com – Kuasa Hukum Johan Anuar Wakil Bupati OKU periode 2015-2020, Titis Rachmawati, menilai kliennya yang diduga terlibat dalam kasus korupsi lahan kuburan terkesan dipaksakan bersalah, dalam sidang lanjutan di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus, Selasa (12/1/20211).

Menurutnya, dari 10 saksi yang telah dihadirkan sejak Minggu lalu persidangan dimulai belum ditemukannya keterlibatan terdakwa Johan Anuar dalam perkara ini.

Bacaan Lainnya

Ada beberapa saksi tersebut yang mencabut BAP-nya dipersidangan, yaitu saksi Wibisono dan saksi Umirtom yang sebagian mencabut ket BAP-nya.

“Jadi tanggapan kami, klien kami ini belum terlihat keterlibatannya, malah kesannya seperti dipaksakan agar terjerat dalam kasus ini,” katanya,  Rabu (13/1/2021).

Pada saat ini, Johan Anuar menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD OKU. Maka dalam melakukan suatu rapat yang menghasilkan keputusan, adalah merupakan suatu keputusan yang kolektif dan kolegial, bukan merupakan keputusan pribadi kliennya.

Tiits pun meminta kepada lembaga antirasuah tersebut agar bersikap independen, dan berharap majelis hakim agar tidak memiliki tekanan dari pihak manapun dalam menangani kasus ini.

“Saya berharap majelis hakim tidak punya tekanan dengan nama seram KPK,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya masih beharap adanya keadilan dari majelis hakim, jika pun nanti tidak hasil persidangan tidak sesuai harapan pihaknya, maka lawyer kenamaan di kota Palembang ini akan membuktikan di Mahkamah Agung.

“Kita akan jalani dulu persidangan ini bagaimana pastinya klien kami ini menurut saya kesannya seperti dipaksakan agar terjerat. Nanti kalau pun tak sesuai kami akan buktikan di Mahkamah Agung,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam persidangan saksi yang dipanggil JPU KPK berjumlah enam orang yang hadir pada sidang ini lima orang. Yakni, Sekretaris Pengadaan Tanah Indra Susanto, Kabag Perlengkapan Setda OKU Selamet Riyadi, Asisten I Setda Ahmad Junaidi, dan Iyanius Asisten III sekaligus Ketua Penilai Harga Tanah kala itu serta Wibisono, sementara satu saksi lagi bernama Iswardi tidak hadir.

JPU KPK M Asri Irawan SH MH, mengatakan dari kelima saksi yang dihadirkan pihaknya ingin memperjelas terkait pembahasan anggaran antara badan eksekutif dan legislatif.

Menurutnya, penambahan anggaran tersebut secara tiba-tiba dilakukan diduga adanya keinginan dari sekretaris daerah kala itu. Yang mana saat itu Sekda sebagai Ketua TPAD memerintahkan agar anggaran tersebut dapat terlaksana.

“Yang kami gali di sini masih seputar pembahasan anggaran antara badan eksekutif dan legislatif ada penambahan anggaran dari Rp2,5 miliar menjadi Rp6,5. Miliar,” jelasnya. (Ron)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.