KUA-PPAS APBD-P DPRD Mura Rp2,3 Triliun Disepakati

- Legislatif dengan eksekutif menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD- P 2021

Laporan: Marwan Ashari

Muratara, Sumselupdate.com – Legislatif dengan eksekutif menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD-Perubahan 2021 sebesar Rp2,3 triliun.

Read More

Dari jumlah tersebut ada penambahan sekitar Rp263 miliar dari sebelumnya Rp1,8 triliun.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara legislatif dengan eksekutif dalam rapat paripurna dengan agenda penandatanganan KUA- PPAS yang dipimpin Ketua DPRD Mura, Azandri dihadiri 32 anggota dewan serta Bupati-Wakil Bupati, Hj Ratna Machmud dan Hj Suwarti, Jumat (17/9/2021).

Usai memimpin Rapat, Ketua DPRD Mura, Azandri mengatakan ada penambahan KUA-PPAS APBD-Perubahan dari sebelumnya Rp1,8 triliun menjadi Rp2,3 triliun.

“Ada perubahan yang pasti nambah dari anggaran yang pertama Rp1,8 triliun pada APBD induk, berubah menjadi Rp2,3 triliun,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berubahnya anggaran tersebut untuk keperluan belanja dana  fisik dan pegawai.

“Yang paling banyak menyerap anggaran, selain untuk fisik, juga   dana anggaran ini untuk keperluan di dinas kesehatan guna membayar tenaga nakes,” timpalnya.

Masih katanya penambahan ini ada hubungannya dengan  refocussing. Nah kemarin untuk honor di-recofussing. Padahal  kalau untuk honor tidak bisa di-refocussing.

Kemudian anggaran itu juga digunakan untuk pembelian tanah untuk pembangunan pendopoan rumah dinas bupati, pelebaran jalan dan pembangunan pasar Muara Beliti. Walaupun berlanjut pembangunan pasar Muara Beliti dari bantuan Gubernur Sumsel dan tergabung juga dalam APBD.

Di tempat yang sama, Bupati Mura, Hj Ratna Machmud didampingi Wakil Bupati Mura, Hj Suwarti  mengucapkan sangat berterima kasih terhadap seluruh jajaran anggota dewan. Karena sangat mendukung dalam perubahan ini. Semuanya itu demi pembangunan Kabupaten Mura.

“Saat ini kami Pemkab Mura mengejar PAD dengan mengejar pajak-pajak pokoknya apa yang bisa dikejar kami kejar dan ke pusat kami meminta harus ada kenaikannya maupun pajak bagi hasil,” pungkasnya. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.