Kejari Palembang Terima 48 Laporan Dugaan Pelanggaran APK Pemilu 2024

Penulis: - Rabu, 24 Januari 2024
Kasubsi Indeologi dan Politik pada bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Palembang, Muhammad Fahri Aditya
Kasubsi Indeologi dan Politik pada bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Palembang, Muhammad Fahri Aditya

Palembang, Sumselupdate.com — Tim posko pemilu Kejaksaan Negeri Palembang telah mendapatkan 48 laporan dugaan pelanggaran alat peraga kampanye (APK) pemilu 2024 di kota Palembang. Pelanggaran tersebut meliputi penempatan banner yang tidak sesuai dengan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di fasilitas umum, rumah ibadah, dan sekolah.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Jhonny Wiliam Pardede, SH MH melalui Kasubsi Indeologi dan Politik pada bidang Intelijen Muhammad Fahri Aditya, pada Rabu (24/1/2024).

“Pelanggaran APK yang ada di kota Palembang, seperti penempatan banner yang tidak sesuai dengan aturan KPU seperti di dinding rumah ibadah sekolahan terus di fasilitas-fasilitas umum,” katanya.

Sementara itu, terhadap hasil temuan dugaan pelanggaran alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai tersebut akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang berwenang melakukan penindakan.

Advertisements

“Terhadap dari temuan tersebut kita akan melakukan koordinasi dengan pihak Bawaslu, untuk melakukan penindakan apakah memang benar indikasi-indikasi ini merupakan suatu pelanggaran sesuai dengan per KPU, yang dikeluarkan oleh KPU apabila itu masuk dari dalam pelanggaran maka kami meminta dan menyarankan untuk dilakukan peningkatan,” tegasnya

“Seperti penurunan penurunan baliho dan banner itu selain permainan ini untuk sanksi kita sifatnya deteksi ini untuk memilih deteksi ini bukan terkait dengan eh pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana Pemilu jadi lebih mengedepankan fungsi preventif,” tambah Fahri.

Ia menghimbau kepada para kontestan pemilu agar dalam menempatkan Alat Peraga Kampanye (APK) sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Untuk kontestan pemilu diharapkan melakukan kampanye dan menaruh alat peraga peraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena kalau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan ada peningkatan-penindakan dari pihak-pihak yang memang berwajib dan diwajibkan untuk melakukan itu,” tutupnya.(**)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.