Palembang, SumselUpdate.com — Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni menyebut kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara nasional mulai menunjukkan tren penurunan.
Meski demikian, pemerintah mengingatkan kondisi tersebut belum berarti ancaman karhutla dan kabut asap telah berakhir. Kewaspadaan justru harus ditingkatkan karena September diperkirakan menjadi salah satu periode puncak musim kemarau.
Hal tersebut disampaikan Raja Juli Antoni usai mengikuti rapat evaluasi penanganan karhutla di Griya Agung Palembang, Senin (31/8/2026).
“Kondisi karhutla belum bisa dikatakan baik-baik saja, tetapi sudah ada perbaikan kalau melihat dari data jumlah fire spot di Sumatera Selatan yang terus menurun,” ujar Raja Juli.
Menurutnya, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk menangani karhutla sekaligus mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat.
Raja Juli meminta masyarakat dan perusahaan meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam menghadapi kondisi kemarau yang diperkirakan masih berlangsung pada September.
Ia kembali mengingatkan agar pembukaan atau pembersihan lahan tidak dilakukan dengan cara membakar.
“Kami mengingatkan kepada masyarakat maupun perusahaan untuk tidak melakukan land clearing dengan cara membakar, karena September ini merupakan puncak musim panas. Apalagi El Nino yang terjadi tahun ini hampir sama seperti tahun 2015, di mana titik panas cukup tinggi,” katanya.
Ia menilai penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan masyarakat, perusahaan hingga aparat di tingkat desa dinilai penting untuk mencegah kebakaran meluas.
Raja Juli juga mengajak generasi muda yang aktif menggunakan media sosial untuk ikut memberikan edukasi mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan.
Hotspot Sejumlah Daerah Menurun
Secara nasional, karhutla masih menjadi perhatian pemerintah. Namun, sejumlah wilayah menunjukkan perkembangan positif dengan menurunnya jumlah titik panas atau hotspot.
Raja Juli mencontohkan kondisi di Kalimantan Tengah. Jumlah hotspot yang sebelumnya mencapai 1.116 titik dalam dua hari terakhir disebut turun menjadi sekitar 300 titik.
Sementara di Kalimantan Barat, jumlah hotspot juga mengalami penurunan dari sekitar 800 menjadi 400 titik.
“Termasuk Sumatera Selatan juga membaik, dari 39 menjadi 37,” ungkapnya.
Meski demikian, penurunan hotspot tidak bisa dijadikan indikator bahwa ancaman karhutla telah sepenuhnya hilang.
Menurut Raja Juli, lahan yang sebelumnya terbakar tetap membutuhkan proses pendinginan dan pembasahan secara intensif agar api tidak kembali muncul.
“Tidak adanya hotspot bukan berarti tidak ada asap, karena tetap butuh pendinginan yang intensif dan pembasahan berkali-kali agar tidak menjadi fire spot kembali,” jelasnya.
Pemerintah Minta Semua Pihak Terlibat
Raja Juli memastikan pemerintah akan terus hadir dalam penanganan karhutla, khususnya menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino.
Ia meminta seluruh unsur di daerah ikut terlibat dalam upaya pencegahan maupun penanganan kebakaran.
“Insyaallah pemerintah akan tetap hadir dalam penanganan karhutla ini. Harapan kita semua unsur, baik masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, kepala desa dan seluruh pihak, sama-sama terlibat dalam penanganan karhutla,” katanya.
Selain penanganan di wilayah rawan karhutla, Kementerian Kehutanan juga menyiapkan langkah mitigasi kebakaran di kawasan konservasi.
Raja Juli mengatakan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan akan menerbitkan surat edaran mengenai langkah mitigasi kebakaran di sejumlah taman nasional.
Dalam kebijakan tersebut, pemerintah juga mempertimbangkan pengalihan sejumlah helikopter yang sebelumnya bertugas di enam provinsi prioritas untuk membantu penanganan kebakaran di kawasan taman nasional.
“Nanti akan ada surat edaran dari Ditjen KSDAE. Ada juga penutupan sementara di sembilan taman nasional, di antaranya Bromo dan Gunung Ciremai, serta penutupan terbatas di Taman Nasional Gunung Rinjani dan Gunung Salak,” ujarnya.
Langkah tersebut dilakukan untuk menekan risiko kebakaran di kawasan konservasi yang meningkat selama musim kemarau.
Penegakan Hukum Tak Pandang Pelaku
Selain pencegahan dan pemadaman, pemerintah juga menegaskan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan akan terus dilakukan.
Raja Juli mengatakan penindakan dilakukan tanpa membedakan latar belakang maupun status pelaku.
“Kemenhut sudah memberikan sanksi terhadap enam perusahaan di Kalimantan. Sementara dari pihak kepolisian, ada 72 tersangka baik korporasi maupun perorangan,” ungkap Raja Juli.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada pihak tertentu yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Perintah Presiden jelas, tidak akan melihat orang besar atau kecil. Selama memang terbukti melakukan pelanggaran, maka akan ditindak tegas,” katanya.
Pemerintah berharap penurunan titik panas di sejumlah wilayah dapat terus dipertahankan. Namun, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan mengingat kondisi kemarau dan El Nino masih menjadi faktor yang berpotensi memicu munculnya kembali karhutla.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
