Iran Tegaskan Program Rudal Tak Bisa Dinegosiasikan, AS Kerahkan Kapal Induk ke Timur Tengah

Writer: - Sabtu, 14 Februari 2026
Foto dokumentasi yang diabadikan pada 19 Februari 2020 ini menunjukkan Pentagon sebagaimana terlihat dari sebuah pesawat yang melintas di atas Washington DC, Amerika Serikat. (Xinhua/Liu Jie)

Kairo, Sumselupdate.com – Seorang pejabat senior Iran menegaskan bahwa program rudal Teheran merupakan “garis merah” yang tidak dapat dinegosiasikan, di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat yang kembali mengerahkan kapal induk ke kawasan Timur Tengah.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera pada Jumat (13/2), penasihat politik senior Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Shamkhani, menyatakan bahwa Iran akan merespons secara tegas dan tepat terhadap setiap tindakan militer.

Read More

“Kekuatan rudal Iran termasuk dalam garis merah dan tidak dapat dinegosiasikan,” ujar Shamkhani. Ia menambahkan bahwa militer Iran berada dalam kondisi siaga tinggi dan memperingatkan bahwa setiap “miskalkulasi” dari kekuatan luar akan berujung pada konsekuensi mahal.

Meski demikian, Shamkhani membuka peluang kemajuan dalam perundingan antara Teheran dan Washington apabila didasarkan pada pendekatan realistis dan tanpa tuntutan berlebihan.

Pada hari yang sama, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa kapal induk USS Gerald R. Ford diperintahkan untuk bergabung dengan USS Abraham Lincoln dan tiga kapal perusak berpeluru kendali yang telah lebih dulu dikerahkan ke Timur Tengah.

Trump mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan opsi militer jika negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan nuklir baru.

“Saya akan berbicara dengan mereka selama yang saya inginkan, dan kita akan lihat apakah kami bisa mencapai kesepakatan. Jika tidak, kita harus melanjutkan ke tahap kedua. Tahap kedua akan sangat sulit bagi mereka,” ujarnya kepada wartawan.

AS dan Iran sebelumnya menggelar pembicaraan tidak langsung di Muscat, Oman, pada 6 Februari. Namun, ketegangan tetap tinggi di tengah peningkatan kehadiran militer AS di sekitar perairan Iran.

Dalam peringatan 47 tahun Revolusi Islam 1979, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut “tembok kesangsian” yang dibangun Barat menjadi penyebab lambatnya kemajuan perundingan.

Washington menegaskan bahwa setiap kesepakatan harus mencakup larangan pengayaan uranium, penghapusan material yang telah diperkaya, pembatasan rudal jarak jauh, serta penghentian dukungan terhadap kelompok proksi regional. Sejumlah analis menilai syarat tersebut akan sulit diterima Teheran.

Di tengah dinamika tersebut, International Atomic Energy Agency (IAEA) melanjutkan dialog dengan Iran setelah serangan terbaru terhadap sejumlah target di negara itu.

Dalam Konferensi Keamanan Munich, Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi menyebut situasi saat ini “kompleks dan sangat sulit”, namun menyatakan para inspektur telah kembali dikerahkan ke sebagian besar lokasi, kecuali yang baru-baru ini diserang.

“Kita berada di momen yang sangat krusial. Kita mungkin akan melihat cahaya di ujung terowongan dalam beberapa hari ke depan,” ujarnya.

Sebelumnya, Iran menangguhkan kerja sama dengan IAEA menyusul serangan terhadap fasilitas nuklirnya yang menurut Teheran dilakukan oleh Israel dan AS.

Berdasarkan perjanjian nuklir 2015 yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Iran sepakat membatasi pengayaan uranium hingga 3,67 persen. Namun setelah AS menarik diri dari perjanjian tersebut pada 2018,

Iran melampaui batas itu. Pejabat Barat menyebut Iran kini memiliki uranium yang diperkaya hingga 60 persen, tingkat yang dapat dimurnikan lebih lanjut untuk tujuan militer.

Iran membantah memiliki senjata nuklir dan menegaskan bahwa program nuklirnya ditujukan untuk kepentingan energi damai.

(**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts