Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Dalam memperingati Hari Guru Nasional, Pemerintahan Kota Pangkalpinang bahas evaluasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang pendidikan.
Salah satunya lewat Diseminasi Hasil Akselerasi Pendataan Anak tidak sekolah melalui pelibatan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan memberikan Anggaran Tambahan Penghasilan Penghargaan (TPP) kepada Guru PPPK yang baru sesuai APBD 2025.
Sekda Mie Go di Sun Hotel Pangkalpinang (25/11/2024), menyampaikan pada hari ini berkenaan dengan Mandatory Spending yang diberikan kepada Dinas Pendidikan menjamin bahwa ini sesuai dengan aturan minimal 20 persen.
“Ditahun 2025 kami pastikan untuk Mandatory Spendingnya bidang Pendidikan Kota Pangkalpinang sudah melebihi 20 persen,” ucapnya.
Kemudian untuk PPPK, pemberian TPP akan sama dengan yang lainnya. Dijelaskan Mie Go kepada awak media, nantinya sesuai aturan, PPPK ini diberikan TPP sesuai dengan kemampuan daerah.
Baca juga : Pemkot Pangkalpinang Gelar Workshop Hospitality, Berikan Pelayanan Terbaik Bagi Masyarakat
“Nah rencana di APBD 2025 TPP yang diberikan dengan PPPK sama dengan yang lama dengan Nominal Rp 1.200.000,” jelas Mie Go.
Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Erwandy, menyatakan, sudah berkolaborasi dengan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dengan kelurahan, dan juga Diskominfo Pangkalpinang bahwa keseriusan menangani kasus anak yang tidak sekolah di Kota Pangkalpinang.
Melalui pendataan, ada sekitar 501 Anak yang tidak sekolah. Mulanya di pendataan dapodik itu sekitar 400, namun setelah pihaknya turun ke lapangan atau sudah divalidasi jumlah itu sebanyak 501 anak.
Baca juga : Pj Walikota Budi Utama Ajak Kemitraan Berkolaborasi Sukseskan Program Pemkot Pangkalpinang
Hal ini kami lakukan karena bagaimana ke depan nantinya tanggungjawab kami menyekolahkan mereka supaya mereka bisa sekolah baik itu melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ataupun yang normal.
Untuk pendataan anak yang tidak sekolah ini dinas pendidikan melibatkan PSM karena mereka adalah garda terdepan yang ada dilingkungan masyarakat.
Ditanyakan media, penyebab anak tidak sekolah, dikatakannya, ada beberapa factor, baik karena kondisi ekonomi maupun yang broken home.
Untuk kondisi orangtua yang broken home yang bisa kami lakukan nantinya akan kami dorang mereka untuk sekolah dan untuk anak yang ekonomi nya lemah itu nantinya apabila dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Basnas tidak bisa mengcover maka kami dari dinas pendidikan yang akan memberikan bantuan tersebut.
“Anggaran yang kami siapkan itu bisa membantu 1.000 Anak yang siap kami bantu, mohon kiranya untuk peran orang tua membantu kami untuk mendukung anak anak mau lagi untuk melanjutkan pendidikannya,” ucapnya.
Erwandy berharap kepada orangtua, sekolah itu tidak bisa menjadi solusi pertama untuk mengatasi kenakalan anak, karena pada dasarnya anak itu lebih lama di rumah.
“Ayo kita sama-sama berkolaborasi membangun pribadi anak yang lebih baik karena kita tahu anak-anak kita punya karakter memiliki kompetensi dan kompetitif,” jelasnya. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
