Palembang, Sumselupdate.com – Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel) mengapresiasi realisasi APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2015. Mereka pun berharap realisasi APBD Provinsi Sumsel terus meningkat, sementara terkait tidak tercapainya realisasi APBD Sumsel tahun 2015 bisa menjadi pelajaran ke depan.
Di mana capaian APBD 2015 hanya sebesar Rp6,009 Triliun dari target sebesar Rp6,923 T atau hanya terealisasi 86,80 persen dari target.
Penegasan ini disampaikan delapan Fraksi DPRD Sumsel dalam rapat paripurna XVII DPRD Sumsel masa persidangan kedua tentang pemandangan umum fraksi terhadap penjelasan Gubernur tentang Laporan Pertanggung Jawaban APBD 2015, Kamis (16/6).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramandha N Kiemas dan didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD Sumsel, dan dihadiri oleh para anggota DPRD Sumsel.
Selain itu, hadir juga Wagub Sumsel H Ishak Mekki, Sekda Sumsel Mukti Sulaiman, dan para Kepala SKPD dan para undangan.
“Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan pendapatan asli daerah tidak sampai target, bagaimana kinerja Dispenda,” kata juru bicara Fraksi PDIP, Uzer Effendi dalam pemaparannya. Menurutnya, hal tersebut semestinya tidak akan terjadi. Lebih lanjut, dengan gambaran tentang posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel, Fraksi PDIP memberikan apresiasi yang positif kepada pihak eksekutif karena dengan segala daya dan upayanya tetap fokus untuk menyelesaikan rencana pembangunan tahun anggaran 2016.
Hal senada diungkapkan fraksi Golkar. Melalui juru bicara Hasbi Asidiki, Golkar justru lebih menjurus ke pertanyaan kenapa pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tidak tercapai. Padahal, tingkat transaksi jual beli kendaraan bekas di Sumsel cukup tinggi.
“Bahkam kendaraan bermotor, khususnya R4 yang berflat nomor non BG, juga banyak kita jumpai beroperasi di Sumsel,” katanya, sembari berharap APBD Sumsel bisa meningkat ke depan.
Untuk itu, menurutnya, ini perlu mendapatkan perhatian dan dibutuhkan strategi cerdas dalam mengantisipasi kondisi pelemahan perekonomian nasional. Adapun hal yang perlu diantisipasi adalah kemungkinan pemotongan anggaran tahun 2016.
Juru bicara PAN, Mardiansyah, menegaskan bahwa Pemprov harus melakukan terobosan yang kreatif dan inovatif terhadap peningkatan PAD.
“Yang tidak kalah pentingnya, pengendalian intern dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan unit kerja masing-masing. Sebab, lemahnya pengendalian dan pengawasan mengakibatkan pengendalian potensi PAD tidak ditemukan, bahkan menimbulkan kerugian daerah,” katanya.
Ketua DPRD Sumsel, HM Giri Ramandha N Kiemas, meminta pihak eksekutif dapat menyiapkan jawaban dan penjelasan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Sumsel dalam rapat paripurna DPRD Sumsel, Selasa (21/6).
Sebelumnya, Wakil Gubernur Ishak Mekki menyebutkan, penurunan APBD tertuang dalam realiasasi pendapatan yang hanya mencapai Rp 5,990 T atau hanya 87,02 persen dari target 6,884 T. “Penyebnya, karena target pendapatan asli daerah dan perimbangan yang tidak memenuhi target,” katanya.
Ia mencontohkan, realisasi PAD hanya 2,535 T dari target 2,872 T, meliputi 3 jenis pajak. Yaitu pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
“Sementara dana perimbangan hanya Rp2,330 dari target 2,839 T karena tidak tercapai dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (SDA),” katanya. (ery)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
