Palembang, Sumselupdate.com – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Palembang segera memasuki tahap pelaksanaan. Penyerahan aset lahan dari TNI Angkatan Udara kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Kepala Dinas Sosial Kota Palembang Reimon Lauri mengatakan, penyerahan aset menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembangunan fisik Sekolah Rakyat dimulai.
Setelah proses administrasi dan penyerahan lahan rampung, pembangunan gedung akan dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Selatan.
“Pekan depan akan dilakukan penyerahan aset lahan dari TNI AU kepada Kementerian Sosial. Setelah itu, pembangunan fisik akan segera dilaksanakan,” kata Reimon.
Menurut Reimon, pembangunan Sekolah Rakyat Palembang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar enam bulan.
Proses pembangunan ditargetkan dapat berlangsung relatif cepat karena menggunakan konsep bangunan prototipe dengan desain yang telah disiapkan sebelumnya.
Dengan estimasi tersebut, Sekolah Rakyat Palembang diharapkan dapat mulai digunakan untuk kegiatan pendidikan pada tahun depan.
Kapasitas 2.400 Siswa
Selain pembangunan fisik, kapasitas Sekolah Rakyat Palembang juga mengalami peningkatan.
Jika sebelumnya direncanakan menampung sekitar 1.000 siswa, kini kapasitas sekolah tersebut ditargetkan mencapai 2.400 peserta didik.
Jumlah tersebut akan dibagi untuk tiga jenjang pendidikan, yakni 800 siswa tingkat SD, 800 siswa SMP, dan 800 siswa SMA.
Setiap rombongan belajar direncanakan berisi sekitar 25 siswa.
“Jadi totalnya 2.400 siswa, terdiri dari 800 siswa SD, 800 SMP, dan 800 SMA,” ujar Reimon.
Persiapan operasional sekolah juga mulai dilakukan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar.
Menurut Reimon, proses perekrutan tenaga pengajar telah berjalan melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.
Sementara untuk penerimaan siswa, Sekolah Rakyat akan menyasar anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Dinas Sosial Kota Palembang akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pendataan calon peserta didik berdasarkan klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat.
Prioritas Desil 1
Reimon menjelaskan, calon siswa dari keluarga yang masuk kategori Desil 1 akan menjadi prioritas utama.
Apabila kuota yang tersedia belum terpenuhi, proses seleksi dapat diperluas kepada masyarakat yang masuk kategori Desil 2 dan seterusnya.
Meski menggunakan basis data, pemerintah tetap akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi ekonomi calon siswa sesuai dengan data yang tercatat.
“Prioritasnya Desil 1. Jika kuota belum terpenuhi, bisa berlanjut ke Desil 2 dan seterusnya. Data tersebut juga akan kami verifikasi langsung ke lapangan,” jelasnya.
Selain menerima peserta didik baru, Sekolah Rakyat Palembang nantinya juga direncanakan menampung siswa asal Palembang yang saat ini mengikuti program Sekolah Rakyat dengan sistem penitipan di Ogan Ilir.
Sebanyak 60 siswa asal Kota Palembang yang saat ini mengikuti program tersebut di Ogan Ilir direncanakan dipindahkan ke Sekolah Rakyat Palembang setelah sekolah baru beroperasi.
Kehadiran Sekolah Rakyat di Palembang diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung peningkatan taraf kehidupan masyarakat melalui pendidikan sekaligus menjadi salah satu upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
(**)











