Dugaan Penggelapan, Oknum Developer Dilaporkan ke Polda Sumsel

Tim kuasa hukum pelapor, Hendara Wijaya, SH, Afif Batubara, SH, dan Novrizal Effendi, SH, saat gelar konfersi pers, Selasa (9/8/2022).

Palembang, Sumselupdate.com – Sebelas orang yang mengaku telah membeli tanah kavling dan bangunan rumah di kawasan Perum Alam Babat Indah, Kecamatan Babat Toman, Muba, melalui kuasa hukum dari Kantor Hukum Hendra Wijaya, SH, melaporkan pihak developer ke Polda Sumsel.

Laporan dilayangkan oleh warga karena pihak developer hingga saat ini tidak juga bisa menunjukan sertifikat atas tanah kavling dan bangunan rumah yang telah dibayar ke sebelas pelapor.

Read More

Hal tersebut disampaikan oleh tim kuasa hukum pelapor, Hendra Wijaya, SH, Afif Batubara, SH, dan Novrizal Effendi, SH, saat gelar konferensi pers, Selasa (9/8/2022).

Dikatakan oleh Hendra, jika dirinya beserta tim melaporkan dua orang ke Polda Sumsel, terkait kasus dugaan penggelapan dan penipuan.

“Yang kita laporkan ada dua orang, pertama DK selaku direktur pihak developer dan IW, pemilik tanah,” ujar Hendra.

Dijelaskan Hendra, sebelas kliennya adalah pembeli tanah kavling dan bangunan rumah melalui developer yang dikelola oleh DK, yang berdiri di atas tanah milik IW.

Pembelian telah dilaksanakan sejak tahun 2014 lalu, namun saat akan ditagih sertifikat, DK mengatakan jika saat ini dirinya bersama IW sedang mengurus proses pemecahan sertifikat melalui salah satu kantor notaris di Banyuasin.

“Namun setelah di kroscek ke notaris yang disebutkan oleh terlapor DK dan IW, ternyata sertifikat tersebut tidak dalam proses pemecahan melainkan tengah diagunkan di bank BTN Cabang Palembang,” jelas Hendra.

Dikatakan Hendra untuk memastikan hal tersebut, pihaknyapun melakukan kroscek ke bank yang disebutkan.

“Dan benar saja, sertifikat milik IW yang harusnya dipecah dan diberikan kepada klien kami selaku pembeli tanah kavling yang sudah dibayar hampir lunas pada DK itu ada di bank BTN sebagai jaminan,” jelasnya.

Dikatakan Hendra, jika sebelas kliennya saat ini merasa ketakutan karena sertifikat yang seharusnya dipecah untuk mereka miliki ternyata dijadikan jaminan oleh terlapor.

“Klien kami ini takut nantinya tanah dan bangunan rumah yang sudah mereka bayar pada DK dan IW ini ditarik oleh pihak bank. Sedangkan mereka sudah membayar hampir lunas dan ada yang lunas pada pihak developer,” ujar Hendra.

Kini laporan tersebut sudah masuk ke Polda Sumatera Selatan.

“Laporan kami sudah di terima oleh pihak Polda dengan nomer : STTLP/479/VIII/2022/SPKT Polda Sumsel,” jelasnya. (ron)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.