Dodi Reza Jadi Tersangka OTT KPK, Gubernur Sumsel Tunjuk Beni Hernedi Plt Bupati Muba

Gubernur Sumsel Herman Deru menunjuk Wakil Bupati Musi Banyuasin (Muba) Beni Hernedi sebagai Pelaksana tugas tugas (Plt) Bupati Muba.

Palembang, Sumselupdate.com – Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka kasus terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur di Kabupaten Muba.

Atas dasar tersebut, Gubernur Sumsel Herman Deru langsung menunjuk Wakil Bupati Musi Banyuasin (Muba) Beni Hernedi sebagai Pelaksana tugas tugas (Plt) Bupati Muba.

Read More

“Saya izin ke Kemendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) untuk menunjuk Plt. Pelantikan ini ditujukan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan di Kabupaten Muba. Ini sudah sesuai UU jika kepala daerah berhalangan maka wakilnya akan menggantikan,” ungkap Herman Deru di Griya Agung Palembang, Sabtu (16/10/2021).

Deru menjelaskan, penunjukan Beni sebagai Plt Bupati mulai berlaku usai dirinya mengumumkan kepada publik malam ini.

Surat penunjukan tercatat pada SK Gubernur Sumsel nomor 130/3105/I/2021 mengenai pengangkatan Beni Hernedi sebagai plt Bupati Muba di sisa masa jabatan.

Surat penunjukan tercatat pada SK Gubernur Sumsel nomor 130/3105/I/2021 mengenai pengangkatan Beni Hernedi sebagai plt Bupati Muba di sisa masa jabatan.

Menurut Herman Deru penunjukan Plt Bupati Muba diatur dalam Pasal 65 ayat 4 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan UU sebelumnya.

“Seyogianya SK ini saya berikan langsung ke Plt Bupati. Namun karena tugas beliau dan hari ini libur tidak diberikan secara langsung. Akan tetapi SK ini bertujuan agar provinsi dan kabupaten dapat saling membantu mewujudkan stabilitas politik dan keamanan masyarakat,” jelas Herman Deru.

Menurut Herman Deru, tugas dan kewenangan Plt selalu dikoordinasikan dengan provinsi. Meski demikian, Plt memiliki legitimasi menjalankan tugas yang sudah ada dari visi misi bupati, membuat peraturan. Lalu merancang APBD, dan berkonsultasi dengan Kemendagri RI.

“Apalagi dalam waktu dekat Muba akan memasuki proses tahapan penentuan APBD 2022. Kita akan segera bertemu Plt bupati untuk membahas persoalan ini,” ujar dia.

Menurut Herman Deru, ia tidak mau kejadian ini terus berulang apa lagi sebelumnya sempat terjadi kekosongan kekuasaan setelah Bupati OKU meninggal dunia dan wakilnya ditangkap KPK.

Kemudian, Kabupaten Muaraenim juga demikian bupati dan wakilnya ditangkap KPK.

Ia berharap, pemerintahan akan berjalan normal dengan kreativitas bupati dan wakilnya.

Deru meminta Beni Hernedi dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya agar roda pemerintahan dan pelayanan tetap berjalan baik.

“Roda pembangunan dan pelayanan jangan sampai terganggu karena terlambat mengambil kebijakan,” jelasnya. (ron)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.