Dituntut 1,6 Tahun, Terdakwa Kasus Korupsi PNPM Ogan Ilir Ajukan Pembelaan

TUNTUTAN--Sidang tuntutan dengan terdakwa Maria Ulfa. Sidang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Palembang Klas 1 A, Kamis (15/10/2020).

Palembang, Sumselupdate.com-Maria Ulfa, terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pada dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir (OI), dituntut 1 tahun 6 bulan penjara pada persidangan secara virtual di Pengadilan Negeri (PN) Palembang Klas 1 A, Kamis (15/10/2020).

Pembacaan tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum ( JPU) Welly di hadapan Ketua mlMajelis Hakim Adi Prasetyo. Dalam tuntutan tersebut terdakwa dituntut penjara 1 tahun 6 bulan tanpa denda dan subsider.

Bacaan Lainnya

“Dengan ini menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 3 UU Nokor 31 tahun 99 junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 junto KUHP tentang tindak pidana korupsi,” terang Welly saat pembacaan tuntutan.

Kuasa hukum terdakwa, Azriyanti meminta waktu untuk membuat pembelaan (pledoi) kepada ketua majelis hakim.

“Baiklah dengan demikian sidang akan kami tunda minggu depan dengan agenda pembacaan pledoi,” ucap hakim Adi.

Usai persidangan, Azriyanti menyatakan bahwa hukuman tersebut bisa diringankan, lantaran terdakwa sudah membayar uang kerugian negara.

“Ini kan uang kerugian negara sekitar Rp200 juta, sementara terdakwa ini hanya memakai Rp65 juta saja, dan ini sudah lunas, jadi hukumannya menurut kami masih bisa diringankan,” terangnya.

Dalam dakwaan dijelaskan korupsi tersebut dilakukan pada tahun anggaran 2014 . Saat itu terdakwa yang merupakan Mantan Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini melakukan korupsi dana di lembaga tersebut.

Diketahui, lembaga UPK SPP itu merupakan lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam untuk peminjaman modal khusus kaum hawa. Modal tersebut dipinjamkan kepada anggota dan pendanaannya berasal dari PNPM di Kecamatan Tanjung Raja.

“Nah, tersangka ini menerima setoran cicilan dari anggota yang meminjam. Namun, uang tersebut tidak disetorkan ke lembaga lagi,” ujar Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Beni Wijaya.

Ia melanjutkan, menurut pengakuan tersangka uang setoran itu digunakan untuk keperluan pribadi. Seperti biaya makan, listrik dan lain-lain.

“Akibatnya negara mengalami kerugian sekitar Rp205 juta,” ungkapnya.

Memang tersangka sempat mengembalikan uang tersebut sekitar Rp50 juta. Namun pengembalian tersebut pada saat tahap penyelidikan berjalan.

“Itu total kerugian negara yang dilakukannya bersama tersangka lain. Ada juga satu lagi atas nama M, namun sedang DPO karena di luar negeri,” imbuhnya. (Ron)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.