Palembang, Sumselupdate.com – Kemunculan benih-benih Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia, termasuk di Sumsel dengan menyebarnya stiker berlambang palu arit, membuat organisasi massa (Ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP) se-Sumsel yang mengatasnamakan Pemuda Sriwijaya, bereaksi. Mereka dengan tegas menolak keberadaan PKI, dan menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), harga mati.

Demikian pernyataan ratusan massa Pemuda Sriwijaya saat berunjuk rasa di gedung DPRD Sumsel, Kamis (19/5).

Dalam orasinya, koordinator aksi, Heri Suyatno, mengatakan ada enam fakta dan gambaran yang mulai dilakukan PKI secara sistematis untuk bisa bangkit, yakni PKI berjuang memperebutkan pengakuan secara de jure melalui pencabutan Tap MPRS No XXV/1996, gugatan class action eks PKI yang difasilitasi oleh LBH, ELSAM kepada negara di depan PN Jakarta Pusat pada Agustus 2005.

“Mereka mengklaim jumlah korban PKI selama orde baru mencapai 20 juta orang dengan tuntutan kompensasi perorang sebesar Rp 2,5 miliar. Namun, tuntutan tersebut ditolak oleh PN Jakarta Pusat,” kata Heri.

Selanjutnya kata Heri, PKI berupaya menunggangi Komnas HAM untuk bisa bangkit dengan membentuk tim ad hoc tahun 1965. Lalu, PKI coba bermanuver di bidang budaya, yakni menggelar festival belok kiri di Taman Ismail Marzuki.

Kemudian, PKI berupaya menempuh jalur hukum internasional “People Tribune tahun 2015 di Den Haag”, terakhir PKI melakukan simposium pada 18-22 April 2016 dengan tema membedah tragedi tahun 1965.

Berpijak dari fakta tersebut kata Heri, pihaknya menolak keras PKI dalam bentuk dan wujud apapun di NKRI, dan mewaspadai bahaya komunis gaya baru dan menyatakan anti dengan PKI.

“Kami juga menyatakan perang dan berjihad dengan harta dan jiwa untuk menghadapi generasi penerus serta dan anak cucu PKI baik anak ideologis maupun biologis yang berkehendak serta mencoba menghidupkan kembali ajaran komunisme di Indonesia,” katanya.

Mereka juga mengharamkan permintaan maaf kepada PKI, mengharamkan memberikan rehabilitasi, mengharamkan memberikan kompensasi dan rekonsiliasi kepada eks PKI, dan jika pemerintah Indonesia meletakkan berarti membenarkan komunisme yang nyata-nyata bertentangan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila serta bisa menghidupkan kembali Nasakom jilid II.

“Dan kami juga meminta kepada Kodam II Sriwijaya, Kodim 0418 untuk segera melakukan langkah-langkah dan tindakan, agar PKI dan antek-anteknya tidak dapat tumbuh dan berkembang di NKRI, terkhusus di Palembang, Sumsel,” katanya.

Menanggapi ini, Wakil Ketua DPRD Sumsel, M. Yansuri yang menemui massa aksi, mengapresiasi tuntutan Pemuda Sriwijaya. Ia sependapat bahwa keberadaan PKI di Indonesia tidak dapat ditawar lagi dan tidak boleh hidup lagi di Indonesia.

“Kita semua harus waspada. Jika ada orangnya yang mengaku PKI, tangkap. Kalau terlihat stiker silahkan lapor, karena tidak ada ideologis lain di Indonesia ini selain ideologi Pancasila,” kata Politisi Partai Golkar ini.

Menurut Yansuri, sejauh ini Sumsel dinilai paling aman dari PKI. Ia pun meminta massa aksi untuk tidak terlalu ekstrim menyikapi isu munculnya kembali ideologi komunis di Indonesia.

“Jika terlalu ekstrim (menyikapi) tentunya akan merugikan kita, terlebih saat ini Sumsel akan menyongsong Asian Games 2018,” katanya.ery