Delapan Desa Sangat Tertinggal di Mura

Logo Musi Rawas

Muarabeliti, sumselupdate.com – Dibanding tahun 2017 lalu, jumlah desa sangat tertinggal di wilayah Kabupaten Musi Rawas (Mura) mengalami peningkatan di tahun 2018.

Berdasarkan catatan Bappeda Mura tahun 2017 jumlah desa tertinggal sebanyak 2 desa. Jumlah itu mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi delapan desa. Ke-8 desa tersebut meliputi Desa Semangus, Sindang Laya, Lubuk Pandan, Desa Prabumulih I, Pian Raya dan Desa Mukti Karya, kecamatan Muara Lakitan. Kemudian Desa Prabu Menang, Kecamaran Selangit dan Desa Lubuk Muda Kecamatan Kelingi.

Bacaan Lainnya

Kabid Sosbud dan PSDM, Bappeda Mura, Rahmat Nauli, mengakui desa tertinggal di Bumi Lan Serasan Sekentenan meningkat menjadi delapan desa di tahun 2018. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding 2017, yang cuma 2 desa sangat tertinggal.

“Benar untuk desa sangat tertinggal mengalami peningkatan,” katanya, beberapa waktu lalu.

Sedangkan untuk desa mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Untuk desa tertinggal tahun 2017 tercatat 87 desa. Jumlah itu mengalami penurunan ditahun 2018 menjadi 69 desa lagi.

Sementara untuk desa berkembang mengalami peningkatan. Untuk tahun 2017 desa berkembang ada 96 desa. Untuk tahun 2018 lalu mengalami peningkatan menjadi 104 desa.

Begitu juga untuk desa maju di tahun 2017 tercatat I desa. Tahun 2018 bertambah menjadi lima desa.

“Ada juga Desa Kembang Tanjung dari sangat tertinggal menjadi tertinggal. Kemdudian Desa Lubuk Pauh masuk desa berkembang dari sangat tertinggal,” terangnya.

Dikatakannya ada empat indikator kategori desa yakni sangat tertinggal, tertinggal, berkembang dan maju.

Perlu diketahui, ada 52 indikator yang menentukan desa tertinggal, yang dibagi menjdi tiga dimensi. Dimensi pertama ketahanan sosial meliputi, kesehatan, pelayanan kesehatan, akses jaraknya poskesdes dan posyandu. Pendidikan akses jarak ke tempat pendidikan, modal sosial, memiliki solidaritas sosial. maksudnya kebiasaan gotong royong di desa.

Dimensi kedua ketahanan ekonomi meliputi akses lembaga keuangan dan perkreditan, keragamanan produksi masyarakat desa, akses distribusi logistik, pusat pelayanan perdagangan, lembaga ekonom, keterbukaan wilayah.

Selanjutnya dimensi ketiga, ekologi, kualitas lingkungan, potensi rawan bencana alam.

Disinggung apa yang dilakukan Bappeda? dia mengatakan upaya yang dilakukan bappeda hanya menganalisasi letak ketetinggalan. Setelah di analisa, nantinya akan dijntervensi oleh pemerintah.

“Tergantung ketertinggalan. Misal infrastrukrur, pemerintah akan mrmbangun dan membenahi yang menjadi indikator penyebabnya baik sosial, ekonomi dan budaya,” terangnya.

Dia menambahkan, dengan adanya informasi tadi, Pemerintah Daerah merasa diuntungkan untuk perencanaan pembangunan ke depan. Artinya pembangunan lebih tepat sasaran, fokus pembangunannya lebih jelas.

“Ini akan segera diinformasikan ke desa-desa melalui Musrenbang kecamatan agar desa mengetahui. Pembangunan bisa menggunakan ADD maupun DD sehingga tidak mengandalkan APBD saja,” pungkasnya. (ain)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.