Buka Musrenbang, Kuryana Berang OKU Selalu Raih WDP

Kamis, 31 Maret 2016
Bupati OKU, Drs H Kuryana Azis saat membuka kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten OKU di Hotel Bil yang diikuti oleh para SKPD di Kabupaten OKU, Kamis (31/3).

Baturaja,Sumselupdate.com – Membuka Musrenbang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Drs H Kuryana Azis terlihat berang alias marah besar.

Kemarahan orang nomor satu di Bumi Sebimbing Sekundang ini ternyata dipicu kinerja bawahannya yakni para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten OKU yang sangat lamban dalam melaksanakan tugas termasuk kurangnya ide-ide kreatif.

Kemarahan Kuryana terlihat dengan menegaskan agar setiap SKPD di Kabupaten OKU untuk segera melakukan kerja cepat. Pasalnya, memasuki triwulan kedua saat ini, dirinya melihat belum terlihat satupun kegiatan proyek atau pekerjaan yang diperlihatkan oleh SKPD.

Seharusnya menurut Kuryana, saat ini masing-masing SKPD sudah dapat menetapkan kelompok kerja serta melakukan survei lapangan sembari menunggu pelaksanaan lelang atas kegiatan yang telah diprogramkan tersebut.

Advertisements

“Jadi tolong ya, dipercepat, jangan diperlambat, jangan sampai karena keterlambatan berkas dan hal-hal lainnya yang bersifat teknis semuanya menjadi kacau balau,” tegas Kuryana, KamisĀ  (31/3), di hadapan peserta Musrenbang RKPD.

Dirinya mewanti-wanti para SKPD ini, sebab menurut Bupati, akibat sangat lambannya kinerja yang dilakukan SKPD di Kabupaten OKU beberapa tahun ini, menyebabkan penilaian pusat terhadap Kabupaten OKU sangat miris.

Di mana, sejak beberapa kali penilaian, Kabupaten OKUĀ  masih termasuk dalam kategori penilaian Wajar Dengan Pengeculian (WDP), padahal sambung Kuryana, seharusnya sebagai salah satu kabupaten yang sudah berumur tua, OKU minimal mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) bahkan di atas penilaian tersebut.

“Ini saya tegaskan karena kemarin saya mengikuti rapat di Palembang bersama BPK. Di situ disampaikan oleh ketua BPK, ada empat kabupaten di Sumsel termasuk WDP. Saya sangat malu sekali, bahkan berkeringat dingin, karena tiga kabupaten lainnya itu sangat wajar karena baru pemekaran seperti Empat Lawang, Muratara, dan PALI. Sedangkan OKU sudah punya dua anak, langsung saya dilihat semua peserta yang ada,” kesal Kuryana.

Menurut Kuryana, predikat WDP ini menunjukkan lemahnya kinerja Pemkab OKU yang terdiri dari SKPD-SKPD ini. Salah satunya memang ungkap Kuryana adalah soal keberadaan aset daerah yang sejak berpuluh-puluh selalu menjadi penyebab biang keladi OKU mendapatkan predikat WDP.

Namun seharusnya persoalan aset dan hal lainnya ini harus dapat diatasi atau dicari langkah cepat penyelesaian sehingga persoalan WDP ini dapat diatasi.

“Kenapa orang bisa, kita tidak bisa. Saya minta dengan pak Hanafi (kepala BPKAD –red), untuk segera menyelesaikan soal aset ini. Malu kita pak, kita ini kabupaten lama tapi disetarakan dengan kabupaten baru seperti Empat Lawang, Pali dan Muratara, untung tidak disclaimer, kalau mereka wajar mungkin SDM-nya kurang,” sesal Kuryana lagi.

Masih menurut Kuryana, dari sisi kacamata dirinya, Kenapa OKU tidak pernah mendapatkan predikat WTP, karena selama ini pekerjaan yang dilakukan setiap SKPD yang ada hanya bersifat formalitas dan menjalankan program yang bersifat rutinitas semata.

“Kenapa kita tidak bisa mendapatkan predikat WTP, artinya kita selama-selama ini hanya melaksanakan kegiatan rutin saja, aduh tolonglah pak kepala dinas, sebab kalau kami nak mengikuti pekerjaan kalian, ya tentu kami tidak mungkin. Kalau kepala dinasnya tidak mampu ganti saja. Di mana letak persoalan yang tidak tuntas-tuntas, jujur saya sangat malu, karena disampaikan di tengah forum,” ulang Kuryana.

Oleh karenanya tambah Kuryana, jika ternyata pada tahun 2016 mendatang, Kabupaten OKU diera kepemimpinannya masih juga mendapatkan predikat WDP, dirinya pun mengancam akan segera mengganti semua kepala SKPD yang ada saat ini.

“Tahun depan kalau kita masih mendapatkan WDP, kita rombak semuanya. Tidak ada ampun, jangan membuat malu lagi. Sebab sangat banyak keuntungannya jika kita mendapatkan WTP, seperti dapat dana stimulan juga reward tentunya hal ini harus menjadi target kita ke depan,” tandasnya.

Sementara itu, dalam kegiatan Musrenbang RKPD OKU 2017, terungkap terdapat tujuh skala prioritas dan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemkab OKU.

Antara lain, peningkatan dan pemeliharaan jalan poros dan akses wilayah terbelakang dan pinggiran, penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan tempat tinggal, layanan kesehatan dan keringanan pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan angkatan kerja, peningkatan sanitasi, air bersih dan energi listrik, pembinaan dan stimulasi tumbuh kembang pelaku industri kecil, menengah dan rumah tangga, peningkatan daya tarik wisata dan integrasi pelayanan pariwisata antar wilayah serta peningkatan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah. (yan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.