Barikade Polisi Ditabrak, Penangkapan Sindikat Pemalsuan Tanah Disertai Perlawanan Orang Tak Dikenal

Salah satu pelaku yang diamankan.

Laporan: Diaz Erlangga

Palembang, Sumselupdate.com – Dua pria sindikat pemalsuan Sertifikat Pengakuan Hak (SPH) dan sertifikat tanah yang dilaporkan mantan Kepala Desa Sukamukti ditangkap petugas Polda Sumsel. Sekelompok orang tak dikenal sempat menabrak barikade petugas.

Read More

Kedua pria yang diamankan adalah warga Sukamukti, Abu Sairi dan Sudirman. Kedua pelaku yang dijemput petugas berada di lokasi lahan milik PT Trekreasi Marga Mulya, menduduki lahan yang diklaimnya menggunakan SPH palsu dan Sertifikat Tanah terbitan 2019 yang telah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel.

Kedua pelaku diamankan petugas karena diduga telah memalsukan tanda tangan dan stempel cap basah Desa Sukamukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI, Kamis (16/12/2021) malam lalu.

Dalam kasus ini, Abu Sairi berperan mengumpulkan masyarakat yang ingin membuat sertifikat dengan biaya Rp10 juta. Dari pengakuannya ia mendapat keuntungan Rp50 juta.

Sedangkan rekannya Sudirman, berperan sebagai pemalsu dari tanda tangan kepala desa, serta cap basah yang terbukti setelah dilakukan uji otentikasi terlihat perbedaan jelas pada cap palsu tertulis Kabupaten OKI.

Masih ada dua pelaku, yang kini berstatus sebagai DPO Polda Sumsel, yakni berinisial Y dan B warga Sukamukti.

Orang yang berinisial B berperan sebagai aktor intelektual pemalsuan SPH dan sertifikat tanah berjumlah 36 berkas, dimana per sertifikat memiliki luas dua hektare.

Menurut keterangan, Dirreskrimum Polda Sumsel Kombes Pol Hisar Sillagan, sebelum kedua pelaku dijemput, mereka dua kali mangkir pemanggilan tim penyidik untuk dimintai keterangan.

“Sebelumnya B, AS, Y, dan S ini mangkir kedua kalinya dari pemanggilan penyidik, sehingga kita terbitkan surat perintah untuk membawa, lantas tim ke lokasi mencari tiga orang tersebut,” ungkap Direktur Ditereskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol Hisar Sillagan.

Lebih lanjut dikatakannya, saat di lokasi hanya ditemukan salah satu tersangka yakni Abu Sairi. Namun, setelah berhasil membawa Abu Sairi dalam perjalanan pulang, situasi memanas, di mana warga Sukamukti mengeluarkan tembakan dan menghalangi operasi polisi.

“Namun pada saat kita bawa, tiba-tiba ada sekelompok masyarakat yang berusaha menyerang petugas dengan menabrak barikade petugas, kemudian ada aba-aba letusan lima kali,” pungkasnya.

Ditegaskannya, BPN Sumsel cepat tanggap membatalkan 36 sertifikat tanah tersebut akibat ditemukanya pemalsuan SPH guna menerbitkan sertifikat tanah diterbitkan 2019 dengan mendompleng program pemerintah penerbitan sejuta sertifikat tanah, yang menjadi konflik antara warga yang mengklaim tanah HGU milik PT TMM.

“Berawal dari laporan polisi, dari mantan kades yang sekarang sudah tidak menjabat lagi, pada saat pembuatan Marka tanda tangannya di palsukan untuk pembuatan SPH, dengan pembuatan SPH ini munculah sertifikat yang menjadi konflik pertanahan antara warga setempat dengan perusahaan,” terangnya

Lebih lanjut, tim penyidik juga sudah memanggil petugas BPN OKI yang telah menerbitkan sertifikat tanah tersebut.

“Dari petugas BPN OKI yang menerbitkan sudah kita lakukan pemeriksaan, dan masih kita kembangkan lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, dari tangan kedua tersangka polisi mengamankan 36 SPH dan sertifikat ya g telah di terbitkan, dari perbuatannya pelaku di kenakan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, dengan ancaman 9 tahun penjara.

“Mereka mengaku adalah yang membuka lahan, namun setelah lahan itu berstatus HGU PT TMM, dan sudah terdapat tanaman sawit yang siap panen mereka ingin mengklaim lahan tersebut,” ungkapnya

Sementara, dari kedua tersangka yang diamankan mengakui perbuatannya memalsukan tanda tangan kepala desa serta cap basah desa Sukamukti.

Abu Sairi mengakui hasil penerbitan sertifikat tanah tersebut meraup uang Rp50 juta rupiah yang di setorkan kepada B yang masih dalam pengejaran. Rekannya Sudirman yang juga telah di amankan mengakui telah memalsukan tanda tangan kades mereka.

“Pemalsuan itu sekitar tahun 2019. Saya yang ngumpulin KTP dan KK itu aku ajukan masih keluarga saya, kami nyetor ke B dia yang mengeluarkan SPH,” ungkapnya.

Dari kedua pelaku mengklaim bahwa, tanah yang kini bersengketa adalah miliknya, dengan alasan mereka lah yang membuka sebagian lahan seluas 70 hektar yang berkonflik. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.