Arsul Sani: Putusan MK Soal UU Ciptaker Menambah Masalah, Bukan Menyelesaikan Masalah

Wakil Ketua MPR Arsul Sani dalam sebuah kegiatan.

 Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, putusan MK yang membatalkan UU Ciptaker sebagai putusan kompromi jalan tengah. Yang menjadi pertanyaan apakah putusan MK tersebut telah menyelesaikan masalah atau berpotensi menimbulkan masalah baru.

“Putusan MK yang membatalkan UU Ciptaker bisa disebut dengan inkonstitusional bersyarat. Saya melihat berpotensi menimbulkan masalah. Karena, kalau pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU sudah memperbaiki, kemudian hasil perbaikan itu secara materil ada yang tidak puas diuji lagi secara material. Jangan-jangan formilnya nanti sudah benar, kemudian materinya diuji dikabulkan. Artinya keputusan itu tidak menyelesaikan masalah,” ujar Arsul di ruangan Media Center DPR Jakarta, Senin (29/11).

Read More

Menurut Arsul, mestinya MK memutuskan sekaligus uji formil dan uji materialnya. Jangan sendiri-sendiri, sehingga kalau pun pembentuk UU harus memperbaiki atau mengganti satu kali kerjaan.

Dikatakan, kewenangan MK selama 18 tahun melakukan uji materiil bukan uji formil.

Pakar Hukum Tata Negara Juanda menjelaskan, niat pemerintah dan DPR mengeluarkan UU Ciptaker cukup baik untuk mempermudah perizinan bagi investor, serta berbagai persoalan lain, cuma belum dilakukan secara sistematis, terstruktur dan melibatkan banyak pihak. Sehingga ada celah MK untuk membatalkan UU tersebut.

“Secara akademisi saya melihat putusan MK itu aneh, bingung dan tidak konsisten. Tidak konsisten dengan prinsip negara konstitusi dan negara hukum. Seharusnya para hakim konstitusi tidak ada yang disetting. Kalau memang cacat prosedur hukum, seharusnya suara hakim bulat mengatakan itu,” kata Juanda.

Perbedaan pendapat di hakim konstitusi lanjut Juanda memang wajar, dan perbedaan tersebut bisa jadi lantaran mazhab filsafat hukum mereka beda.

Dia menjelaskan, hakim MK terdiri dari 3 anggota DPR, 3 dari pemerintah dan 3 dari MA.

Kalau sudah masuk menjadi hakim MK harus jadi negarawan. Tidak boleh masuk angin atmosfer politik.

“Mudah-mudahan perbedaan itu bukan karena politik, tapi mazhab hukum mereka yang berbeda,” jelasnya.

“Ini putusan MK yang membingungkan. Kalau sudah inkonstitusional harusnya tidak berlaku lagi UU Ciptaker tersebut. Tapi ini berlaku dengan syarat selama 2 tahun. Jadi saya lihat secara akademisi maupun teoritik azas perundang-undangan ini tidak dipenuhi putusan MK ini, Wajar kalau banyak pakar mengatakan putusan aneh, membingungkan dan tidak konsisten,” papar Juanda. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.