Muaraenim, sumselupdate.com – Sejumlah alat peraga sosialisasi (APS) berupa spanduk dan baliho diturunkan oleh petugas, karena melanggar ketentuan Pemilihan Umum. Penurunan APS ini dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu, dan Panwascam, yang dibantu oleh personel Kepolisian, TNI dan Satpol PP Kabupaten Muaraenim, Rabu (1/11/2023) di wilayah kabupaten Muaraenim.
Ketua Bawaslu Muaraenim Zainudin didampingi Komisioner Bawaslu lainnya menerangkan tindakan ini penting untuk menjaga integritas dan demokrasi selama pemilu berlangsung.
“Pelaksanaan penertiban alat peraga sosialisasi (APS) dalam Pemilihan Umum merupakan langkah penting untuk memastikan semua pihak mematuhi ketentuan dan menjaga integritas proses demokrasi,” terangnya.
Ia juga mengatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) mengambil tindakan tegas dengan menurunkan sejumlah spanduk dan baliho yang melanggar aturan.
“Sebelum pelaksanaan penurunan APS, petugas terlebih dahulu mengadakan apel untuk menerima pengarahan dari Bawaslu,” tegasnya.
Baca juga : Siap-siap, Bawaslu Muaraenim Bakal Tertibkan APK Bacaleg
Sementara, Kapolres Muaraenim AKBP Andi Supriadi melalui Kasi Humas Polres Muaraenim AKP RTM Situmorang mengatakan bahwa personel Polri dan TNI hanya melakukan pendampingan saja untuk memastikan pelaksanaan penurunan APS berjalan dengan aman dan lancar.
“Tugas pokok dari TNI Polri dalam penertiban ini adalah pengamanan. Mereka memastikan bahwa tugas dari penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu berjalan lancar selama penurunan APS. Dimana sejumlah personil yang kita turunkan untuk melakukan pendampingan baik personel Polres Muaraenim dan Polsek Jajaran diterjunkan untuk melakukan pengamanan penurunan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang ada di Kabupaten Muaraenim,” ujarnya.
Baca juga : Kenalkan Pimpinan Baru, Bawaslu Muaraenim Silaturahmi dengan Kejaksaan Negeri
Selanjutnya, ia mengatakan aksi penertiban ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah, lembaga pengawas pemilu, dan pihak keamanan bekerja sama untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang adil dan bermartabat.
“Penegakan ketentuan pemilu, seperti penertiban APS yang melanggar, penting untuk menjaga kualitas demokrasi dalam negeri,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menerangkan melalui upaya penertiban ini, diharapkan kedepannya lebih banyak pihak yang mematuhi aturan Pemilihan Umum, sehingga proses pemilu dapat berlangsung dengan lancar dan adil.
“Kepatuhan seluruh pihak terhadap ketentuan pemilu merupakan pondasi kuat bagi demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita semua mendukung dan menjaga integritas proses pemilu dengan saling mengawasi dan menghormati aturan yang ada,” pungkasnya. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
