Palembang, Sumselupdate.com – Puluhan organisasi masa (ormas) yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi(LMND) Kota Palembang mendatangi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 19 Palembang, Kamis (10/8/2017).
Kedatangan kelompok masa dan pengacara dari Kantor Hukum SHS, Arya Aditya ini terkait adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan pihak sekolah dan dirasa memberatkan siswa baru di sekolah yang berada di Jalan Srijaya, Palembang ini.
Ketua LMND Kota Palembang Edho Rizi mengatakan, pihaknya tergerak mendatangi SMPN 19 ini sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan yang persoalannya bervariasi.
“Mendapat laporan dari wali murid terkait adanya pungli yang dilakukan SMPN 19. Sebab itulah kami mendatangi langsung sekolah ini, untuk klarifikasi perihal tersebut,” ujar Edo.
Sementara Itu Arya Aditya menuturkan pungutan liar di dunia pendidikan pastinya dilarang, sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2017 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah yang melarang pungutan apapun kepada murid.
Dikatakannya, adapun beberapa persoalan dugaan Pungli yang pihaknya terima ialah kebijakan sekolah yang mengharuskan murid membeli jas untuk keperluan upacara yang memberatkan orang tua, pungutan uang infaq, permintaan sumbangan saat bagi rapor, pembelian buku LKS dan lainnya.
“Kami pertanyakan pijakan hukum tentang kebijakan yang dikenakan kepada seluruh murid berupa pembelian jas untuk keperluan upacara yang kami anggap memberatkan wali murid dan tidak ada korelasi dengan peningkatan kualitas murid,” tuturnya.
“Kedua, pengumpulan uang yang disebut Infaq dan tidak jelas landasan hukumnya tanpa pemberitahuan tertulis kepada wali murid. Ketiga, Saat bagi rapor, murid/wali murid diminta sumbangan. Keempat, Adanya sumbangan atau iuran untuk keperluan pembelian alat kebersihan sekolah serta kelima pembelian buku LKS,” paparnya.
Mirisnya lagi, kebijakan sekolah ini dirasa tidak manusiawi. Seperti penggunaan WC sekolah yang harus bayar bila digunakan lebih dari 1 kali oleh murid yang sama dalam satu hari. “Hal ini tidak dibenarkan,” tandasnya.
Satu lagi, ia melanjutkan temuan di lapangan bahwa sekolah terindikasi bekerja sama secara terselubung dengan salah satu penerbit buku agar siswa membeli buku ke penerbit tersebut.
“Informasi lapangan, dengan modus seluruh pekerjaan rumah yang diberikan, diambil dari buku terbitan penerbit tersebut, walau transaksi dilakukan tidak di sekolah, melainkan tepat di seberang sekolah dengan total biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp634.000 dan ini sangat memberatkan dan pemaksaan terselubung karena tidak boleh memakai hasil foto copy dan ini dilakukan setiap ajaran baru,” tuturnya.
Diharapkannya, atas permasalahan ini, pihaknya memohon kepada pihak sekolah dapat memberikan data Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) 2015-2017 beserta realisasi anggaran atas penerimaan dan penggunaan dana BOS yang diterima. Serta memohon data copy notulen rapat sebagai dasar pembuatan RKAS.
“Bukan hanya klarifikasi, tapi kami juga memohon sekolah untuk dapat memberikan data RKAS dan copy notulen, karena semua ini ini kami nilai terindikasi ada unsur pemaksaan secara halus kepada murid untuk membeli buku tersebut,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Kesiswaan SMPN 19 Parman saat dikonfirmasi menanggapi apa yang dilakukan pihak tersebut sangatlah mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah dan menampik apa yang didugakan.
“Kami selaku pihak sekolah merasa terganggu karena proses belajar mengajar jadi terhambat. Terkait yang didugakan, kami merasa pihak yang datang hanya mendengar dari sebelah pihak, bahwa kami memaksa melakukan itu, padahal kami tidak memaksa,” katanya.
Dijelaskannya, untuk masalah buku pihaknya tidak tahu, karena tidak di lingkungan sekolah. “Masalah pembelian buku yang diharuskan membeli ke salah satu penerbit itu ngak tahu, kan tidak di lingkungan sekolah. Bisa saja mereka bagi buku di luar sekolah,” ulasnya.
Setelah mendatangi SMP N 19 Palembang, sejumlah massa juga mendatangi gudang buku salah satu penerbit ternama tersebut dan mendapati tumpukan buku Erlangga yang bisa ditaksir harganya ratusan juta rupiah.
Ditempat berbeda saat mau dikonfirmasi, Kepala Cabang Kota Palembang Penerbit Buku Erlangga tidak bisa mengonfirmasi perihal tersebut karena sibuk.
“Maaf, tadi saya sudah telepon atasan dan mendapat instruksi bahwa Kacab sedang sibuk di lapangan.” Tegas salah satu security yang tak mau disebutkan namanya. (yud)











