Muaraenim, Sumselupdate.com – Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Muaraenim mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaraenim mengevaluasi kinerja Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Lematang Enim menyusul keluhan masyarakat terkait pelayanan air bersih yang dinilai belum membaik selama dua tahun terakhir.
Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Muaraenim, Endang Saputra, mengatakan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi melalui pelayanan yang layak dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Endang pada Jumat (23/10/2026). Ia juga menyatakan dukungan terhadap desakan Pasukan Pemantau Bumi Serasan Sekundang (PPBSS) agar pemerintah daerah mengevaluasi kinerja manajemen Perumdam Lematang Enim.
“Kami mendukung penuh langkah PPBSS yang mendesak Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk segera melakukan evaluasi total terhadap kinerja Direktur Perumdam Lematang Enim, bahkan mempertimbangkan opsi pencopotan jika tidak mampu membawa perubahan nyata,” tegas Endang.
Menurut Endang, evaluasi diperlukan untuk memastikan penyebab persoalan pelayanan sekaligus mendorong perbaikan yang dapat dirasakan langsung oleh pelanggan.
Keluhan Air Mati hingga Kualitas Air Keruh
Berdasarkan catatan kritis PPBSS, sejumlah persoalan pelayanan air bersih dilaporkan berulang di beberapa wilayah Kabupaten Muaraenim sepanjang 2024–2026.
Keluhan tersebut antara lain dialami warga di kawasan Islamic Center, Perumahan Green City, dan Keban Agung. Pasokan air disebut sempat terhenti selama tiga hingga 10 hari sehingga warga terpaksa membeli air tangki atau menampung air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Selain gangguan distribusi, kerusakan panel pompa dan kebocoran pipa berdiameter 12 inci juga disebut menjadi persoalan yang berulang, termasuk di wilayah Gelumbang dan Ujan Mas.
Sementara itu, warga Desa Gunung Megang Dalam dilaporkan mengeluhkan kualitas air yang mengalir dalam kondisi keruh dan berwarna kecokelatan.
PPBSS juga menyoroti penyampaian informasi gangguan yang dinilai belum optimal. Kondisi tersebut membuat pelanggan kesulitan mempersiapkan kebutuhan air ketika distribusi terhenti.
Kemarau Dinilai Perlu Diantisipasi
Endang menilai penurunan debit Sungai Lematang dan Sungai Enim saat musim kemarau tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan upaya menjaga keandalan pelayanan.
Menurut dia, faktor alam memang dapat memengaruhi ketersediaan air baku. Namun, manajemen perusahaan daerah tetap perlu menyiapkan langkah mitigasi, melakukan pemeliharaan infrastruktur secara berkala, serta memastikan ketersediaan suku cadang untuk mengantisipasi kerusakan peralatan.
“Penurunan debit sungai akibat kemarau memang faktor alam, tetapi ketahanan sistem pelayanan, pemeliharaan preventif terhadap pompa, serta kesiapan suku cadang adalah tanggung jawab manajemen. Masyarakat membayar kewajiban mereka, jadi mereka berhak atas pelayanan yang layak dan informasi yang transparan,” ujarnya.
Dukung Lima Tuntutan Perbaikan Pelayanan
Sebagai bentuk pengawasan sosial, Pemuda Muhammadiyah Muaraenim mendukung lima tuntutan yang disampaikan PPBSS kepada Pemkab Muaraenim dan manajemen Perumdam Lematang Enim.
Pertama, meningkatkan keterbukaan informasi dengan menyampaikan pengumuman resmi secara berkala mengenai gangguan distribusi dan perkiraan waktu pemulihan.
Kedua, memberikan kepastian distribusi melalui penyusunan jadwal pengaliran air yang realistis bagi pelanggan di wilayah terdampak.
Ketiga, melakukan perbaikan infrastruktur secara menyeluruh, termasuk meningkatkan keandalan pompa dan kesiapan sistem penyediaan air baku.
Keempat, melaksanakan evaluasi secara independen terhadap kinerja pelayanan dan pengelolaan pengaduan masyarakat agar proses penilaian berlangsung transparan.
Kelima, meminta pertanggungjawaban pimpinan perusahaan melalui evaluasi objektif. Jika terbukti tidak mampu memenuhi target perbaikan, Pemkab Muaraenim didesak mempertimbangkan pencopotan Direktur Perumdam Lematang Enim.
Endang menegaskan, Pemuda Muhammadiyah bersama elemen masyarakat lainnya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada langkah konkret dari pemerintah daerah.
“Masyarakat Muara Enim tidak boleh terus-menerus menanggung beban akibat buruknya tata kelola ini. Pemuda Muhammadiyah bersama elemen masyarakat lainnya menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah daerah demi kepentingan hajat hidup masyarakat Bumi Serasan Sekundang,” tutupnya.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
