Ahmad Basarah: Revisi PP 57/2021 Solusi Kembalikan Pancasila dalam Pendidikan Nasional

Ahmad Basarah

Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan, diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menghapus Pancasila sebagai Pelajaran atau mata kuliah wajib merupakan peristiwa yang seharusnya tidak perlu terjadi dan dapat dicegah.

Karena sejak awal pemerintah negara RI di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian besar untuk menjadikan Pancasila sebagai arus utama pengelolaan negara.

Namun, di internal pemerintahan tidak semua aparatur negara memiliki kapasitas dan kesungguhan menerjemahkan kehendak presiden tersebut secara baik dan benar.

“Aparatur negara yang terlibat dalam penyusunan kebijakan maupun regulasi di bidang pendidikan terkesan belum memiliki pandangan yang sama tentang arti penting Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara untuk diajarkan kepada generasi penerus bangsa. Padahal saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan berat terkait serbuan ideologi transnasional seperti komunisme, ekstrimisme agama dengan cita-cita khilafahnya dan liberalisme dengan individualisme dan pasar bebasnya,” ujar Ahmad Basarah di Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Dikatakan, berbagai survei menunjukkan pengetahuan dan keyakinan pelajar dan mahasiswa tentang nilai-nilai Pancasila merosot. Hal ini tentu semakin mengkhawatirkan apabila pelajaran Pancasila dihilangkan dalam pendidikan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah (PP) tidak seharusnya melakukan perubahan terselubung/diam-diam terhadap isi UU. Secara jelas Pasal 35 ayat (3) UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebut kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Dengan demikian PP 57/2021 telah menyimpangi isi UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi tersebut. Hal itu berarti mengandung ketidakabsahan hukum karena PP 57/2021 tersebut bertentangan norma di atasnya secara nyata.

Saat menyusun regulasi Standar Nasional Pendidikan kata dia, seharusnya penyusun regulasi menggunakan dasar dalam UU Pendidikan Tinggi sehingga ada konsistensi norma yang lebih rendah terhadap norma yang lebih tinggi.

Di samping itu keberadaan PP tentang Standar Nasional Pendidikan bisa menjadi pengisi kekosongan hukum di UU 20/2003 tentang Sisdiknas yang belum mengatur kewajiban mata Pelajaran Pancasila di sekolah. Dengan asas hukum peraturan terbaru mengesampingkan peraturan terdahulu maka hadirnya UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang lebih baru dibandingkan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dijadikan pedoman saat penyusunan PP 57/2021 dengan cara memasukkan Pancasila sebagai pelajaran di sekolah sambil menunggu perubahan atau revisi UU Sisdiknas bukan justru menghilangkan sama sekali.

Untuk itu dalam rangka mengakhiri kontroversi PP 57/2021 dan menyelamatkan wajah Presiden Jokowi, lanjut Basarah, sebaiknya Pemerintah membuat inisiatif melakukan perubahan terbatas atas PP 57/2021. Perubahan dimaksudkan memasukkan Pancasila dan bahasa Indonesia mata pelajaran wajib di sekolah maupun mata kuliah wajib di perguruan tinggi.

“Pada dasarnya Perubahan suatu produk peraturan perundang-undangan yang dilakukan tidak lama setelah peraturan tersebut diundangkan dalam rangka merespon masukan publik merupakan hal lumrah dan wajar serta beberapa kali pernah terjadi dalam praktek kenegaraan kita,” papar Basarah. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.