Palembang, Sumselupdate.com – Dalam sidang dugaan gratifikasi paket pekerjaan proyek di Dinas PUPR Musi Banyuasin tahun 2019, yang menjerat terdakwa AKBP Dalizon, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung, menghadirkan ahli dari bidang Kode Etik Profesi Kepolisian RI, Daniel Widya Muchram SIK MPA, di PN Tipikor Jumat (19/8/2022)
Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Mangapul Manalu SH MH, Daniel Widya Muchram, selama penyelidikan paket proyek dinas PUPR Muba, terdakwa tidak membuat laporan kepada atasannya. Padahal seharusnya terdakwa harus membuat laporan kepada pimpinan kombes Pol Anton Anton Setiawan selaku Direskrimsus Polda Sumsel.
“Fakta pemeriksaan kode etik hal itu tidak dilaporkan, dan kami menganggap apa yang dilakukan terdakwa Dalizon tidak prosedural. Anton Setiawan selaku atasan terdakwa mengaku saat diperiksa tidak menerima aliran dana pada saat pemeriksaan kode etik, yang mulia,” katanya
Usai sidang kuasa hukum, terdakwa Dalizon, Anwar Tarigan SH MH, mengatakan, selain menjelaskan terkait pemeriksaan kode etik terhadap kliennya, saksi ahli juga mengakui tengah mendalami peran dari saksi-saksi yang lainya.
“Dari keterangan saksi ahli tadi sudah sangat jelas apa yang didakwakan bahwa Dalizon melakukan pemerasan itu kan tidak ada. Bahkan saksi ahli sendiri mengakui telah mendalami saksi-saksi yang lain seperti Salupen dan kawan-kawan, apakah diperintah oleh Dalizon dan mereka mengakui sendiri itu tidak ada,” ujar Anwar.
Kemudian lanjut Anwar, terkait masalah surat perintah penyelidikan menurutnya, sudah jelas ada tanda tangan Anton Setiawan selaku atasan Dalizon yakni Direskrimsus.
“Masa sih, Dir sendiri yang menandatangani sprint tidak melakukan evaluasi pemeriksaan lebih lanjut apa yang sudah menjadi tugasnya,” tutupnya. (Ron)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
