Baturaja, Sumselupdate.com – Pada Pemilihan Umum (Pileg dan Pilpres) 2019 mendatang diperkirakan akan banyak warga yang kurang berminat untuk menjadi petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Kekhawatiran itu disampaikan warga berkaitan dengan kecilnya honor yang diterima petugas, jika dibanding beratnya tugas yang diemban.
“Pengalaman Pemilu 2014 lalu, petugas KKPS-nya bekerja selama 18 jam. Sementara honor yang mereka terima hanya sekitar Rp450 ribu. Jadi dikhawatirkan banyak warga enggan jadi petugas KPPS lagi,” kata Fahrul, warga Desa Pengaringan, Kecamatan Semidang Aji.
Beda halnya dengan Pilkada, baik pemilihan Gubernur atau Bupati. Dimana menurut dia, tugas KPPS tergolong lebih ringan lantaran tak banyak kotak.
“Kalau Pemilu nanti ini runyam, ada Pileg dan Pilpres disitu. Artinya bakal ada lima kotak. Untuk DPRD Kab/ Kota, Provinsi, DPR dan DPD RI serta Presiden/ Wakil. Jadi jangan main-main. Paling tidak, tambah lah honor petugas PPS. Jangan disamakan dengan Pilkada,” imbuh dia.
Berbeda dengan pendapat Hamka, seorang Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Seleman Kecamatan Semidang Aji. Dia meyakini akan tetap ada warga yang mau menjadi petugas KPPS pada saatnya nanti.
Tapi sebatas mau saja, entah tahu atau tidak, ini juga patut jadi pertanyaan. “Yang mau (jadi KPPS), masih ada sih sebetulnya. Cuma yang tahu dan ngerti, mungkin tak banyak,” katanya.
Terpisah, Ketua KPU OKU Naning Wijaya menyatakan bahwa anggaran untuk honor KPPS sudah masuk dalam RKA tahun 2019. Hanya saja nominalnya belum tahu. “Ya mudah-mudahan saja ada kenaikan. Tapi kami tidak menjamin. Kita tunggu saja nanti,” ucap Naning. (wid)











