Wartawan Diikat Kode Etik Profesi, Pengurus PWI Wajib Mundur Jika Jadi Timses Kontestan Pilkada

Ketua PWI Sumsel H Firdaus Komar.

Palembang, Sumselupdate.com – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Selatan (Sumsel) mengingatkan dan telah melayangkan surat ke PWI Kabupaten, terutama di daerah yang menggelar Pilkada pada 9 Desember 2020.

PWI Sumsel meminta kepada pengurus yang menjadi tim sukses harus mundur dari pengurus PWI. Demikian isi surat PWI Sumsel terkait menjelang  Pilkada 2020 ini.

Bacaan Lainnya

Ketua PWI Sumsel, Firdaus Komar mengatakan, menghadapi  pilkada serentak yang bakal digelar pada tanggal 9 Desember 2020 di Sumsel akan dilaksanakan di tujuh daerah, yaitu Kabupaten Ogan Ilir, PALI, OKU, OKU Selatan, OKU Timur, Mura, dan Muratara.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menindaklanjuti siaran pers Dewan Kehormatan PWI Pusat, maka PWI Sumsel menekankan kembali kepada wartawan anggota dan pengurus PWI sampai ke tingkat kabupaten/kota di Sumsel, untuk menjaga independensi.

Karena independensi adalah harga mati bagi seorang wartawan dalam menjalankan profesinya dan amanah konstitusi dan semua peraturan perundang-undangan di bidang pers, kode etik jurnalistik, dan kode perilaku wartawan PWI.

“Bagi anggota PWI berkewajiban mematuhi PD PRT PWI, Kode Etik Jurnalistik, Kode Perilaku Wartawan PWI sebagai Code of Conduct sikap profesional wartawan dan menjaga kredibilitas dan integritas profesi serta organisasi,” tandasnya.

Surat edaran PWI Sumsel terkait menjelang Pilkada 2020.

Menurut Firdaus,  pengurus PWI di tingkat mana pun di pusat yang mengikuti atau terlibat dalam tim sukses kontestasi politik harus mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi (pasal 26 PD PWI).

“Maka dari itu mohon atas kesadaran sendiri agar pengurus PWI yang terlibat menjadi tim sukses dalam kontestasi politik pada pilkada 9 Desember 2020, agar segera mengundurkan diri dari kepengurusan. Sebaliknya jika ditemui indikasi dan bukti kuat diminta agar Dewan Kehormatan memproses sanksinya,” katanya lagi.

Firdaus menambahkan, sudah seharusnya wartawan menjaga jarak yang sama dengan semua kontestan.

Begitulah mestinya wartawan berperan, berfungsi sehingga eksistensinya punya kontribusi merawat dan mengembangkan demokrasi, mengawal bangsa dan negara mencapai cita-citanya.

Kontestasi pemimpin rakyat harus dijaga berjalan dengan sangat demokratis, supaya menghasilkan pemimpin amanah. Itu sebabnya Pilkada harus dijaga berlangsung jujur dan adil, tidak dikotori praktek money politics.

Firdaus juga meminta, melalui Dewan Kehormatan Provinsi secara aktif mengawasi anggota PWI dalam mematuhi ketentuan organisasi, kode etik jurnalistik, kode perilaku wartawan.

Sebagai individu wartawan memang tetap memiliki hak politiknya. Nah, untuk itu dipersilahkan untuk menyalurkannya ke dalam bilik TPS. Namun, ketika menjalankan profesi maka ia diikat oleh kode etik profesi. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.