Jakarta, Sumselupdate.com — Di hadapan seratus Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII/2024, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menegaskan, dimasa depan kemajuan Indonesia akan ditentukan daerah. Jika daerah maju, bangsa Indonesia juga akan mengalami kemajuan. Tetapi, jika daerah terus tertinggal, niscaya kemajuan Indonesia hanya akan menjadi impian.

Sayang, potensi kemajuan daerah masih dihadapkan pada beberapa persoalan pelik. Antara lain, banyaknya aktor politik yang turut memainkan kekuasaan di daerah, sementara kemampuan sumberdaya mereka belum cukup mumpuni.

“Banyak di antara mereka yang kaget dan demam panggung, memegang kekuasaan di daerah. Akibatnya, malah melakukan tindak pidana korupsi. Dan itu sudah terbukti dari banyaknya kepala daerah berurusan dengan Komisi Pemberatntasan Korupsi (KPK),” kata Fadel Muhammad saat menjadi narasumber kuliah umum kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII/2024 di gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).

Menurut Fadel, persoalan pelik yang mengganjal potensi kemajuan daerah belum bisa diatasi. Terbukti, baik dana APBD maupun transfer pusat ke daerah sangat besar, belum mampu mencapai hasil yang diharapkan. Di mana-mana masih ditemukan angka kemiskinan dan jumlah pengangguran sangat tinggi. Dan itu menunjukkan ada yang salah yang selama ini dilakukan pemerintah daerah.

“Pengamatan saya, manajemen pemerintahan daerah sudah ketinggalan zaman, harusnya mereka mengikuti perkembangan. Kita membutuhkan collaborative governance dan itu belum dimiliki pemerintah daerah,” jelas anggota DPD dapil Provinsi Gorontalo.

Dalam sistem collaborative governance, menurut Fadel, pemda harus memiliki pola pikir bahwa APBD merupakan modal, yang berfungsi untuk menumbuhkan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan. Jangan sampai seperti pada kasus Maluku Utara maupun Sulawesi Tengah.

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 27 %, sedangkan di Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonominya 20% tetapi jumlah orang miskin dan pengangguran masih tinggi.

“Inilah bukti pertumbuhan ekonomi yang tidak bagus. Seharusnya, pemda memakai anggaran yang ada untuk kepentingan rakyat. Misalnya sektor perikanan dan pertanian,” tegas Fadel.(duk)