Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyebutkan, proses hak angket akan terus bergulir di DPR. Bahkan tidak tertutup kemungkinan mendapat dukungan lebih banyak lagi.
Selain PDIP, PKB, PKS dan Nasdem, kata Yanuar, hak angket sangat terbuka untuk didukung fraksi lain di DPR. Karena terdapat kesamaan pandangan tentang pentingnya hak angket untuk meluruskan simpang siur penyelenggaraan pemilu 2024.
“Pasca pemilu 2024, setiap partai politik mulai menghitung eksistensinya masing-masing dalam pemerintahan yang baru. Semua punya kepentingan soal ini,” ujar Politisi PKB tersebut di Jakarta, Selasa (26/3/2024).
Dikatakan, setiap parpol bisa mengambil sisi tertentu dari hak angket untuk kepentingan masing-masing.
Gerindra, misalnya, membutuhkan legitimasi lebih kuat untuk kepemimpinan Prabowo-Gibran jika sudah dilantik sebagai pemenang pilpres.
Mereka tentu berkeinginan agar Prabowo Subianto bisa lebih kuat dan mandiri mengambil keputusan sebagai presiden, tidak dibayang-bayangi oleh sosok Jokowi terus menerus.
Golkar juga bisa mengambil manfaat dari hak angket untuk kepentingan konsolidasi partainya ke dalam secara bebas.
Dengan tambahan kursi di DPR yang signifikan, dukungan Golkar kepada hak angket akan menambah daya tawar bernegosiasi dengan Prabowo dan bahkan dengan Jokowi.
Begitu juga dengan Demokrat akan punya hitungan sendiri jika mendukung hak angket.
Menurut Yanuar, Demokrat membutuhkan power lebih kuat untuk lebih diperhitungkan dalam konstelasi pasca pilpres.
Apalagi PAN sangat membutuhkan suatu keadaan di mana partai ini ingin lebih bebas, mandiri dan leluasa berkiprah ke depan.
Semua kepentingan bisa diwadahi dalam hak angket. Apalagi hampir semua partai politik punya kerisauan yang sama tentang mahalnya biaya politik dalam pemilu 2024 ini.
“Tentu saja semua parpol menaruh harapan agar ke depan sisi buruk pemilu 2024 tidak berulang lagi,” jelasnya.
PPP pun kemungkinan tidak mau kehilangan momentum dengan hak angket karena berharap gugatannya di MK berhasil meloloskan partainya ke DPR agar tembus ambang batas parlemen 4 %.
Dia menambahkan, hak angket akan menjadi titik temu untuk berbagai cara pandang dan bahkan kepentingan berbeda.
Sehingga boleh jadi hak angket bisa terkait dengan pileg, bukan sekedar pilpres. Dalam situasi ini mungkin saja akan ada kompromi antar fraksi soal pilihan isu yang akan diselidiki.
Pertemuan antara Prabowo dan Surya Paloh, bisa jadi isyarat ke arah itu. Setelah pertemuan ini, Surya Paloh tidak pernah memberikan isyarat agar Nasdem menghentikan hak angket.
“Ya kita lihat saja nanti proses yang akan berlangsung di DPR,” tegasnya. (**)
