Wakil Ketua DPD RI: Pemerintah Harus Komitmen Berantas Mafia Impor

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin

Jakarta, Sumselupdate.com – Berkaitan dengan rencana pemerintah melakukan impor beras satu juta ton  menghadapi hari raya idul Fitri 2021 menimbulkan polemik.  Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin telah memberikan informasi secara tertulis kepada pers 17 Maret 2021.

Ada beberapa poin yang  disampaikan Najamudin  mengatasi masalah impor beras di Indonesia, termasuk mendorong Bulog membeli gabah dari petani.

Bacaan Lainnya

Pemerintah harus melakukan upaya signifikan mempengaruhi produktifitas petani meningkatkan beras nasional, hingga mendorong agar Badan Pangan Nasional segera dibentuk.

Karena masalah impor  menjadi polemik dan isu hangat di  media hingga berpuncak pada statemen Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi yang siap mundur Senin (22/3/2021).

Sultan B Najamudin kembali memberikan tanggapan.

“Jika memang benar seperti  tuduhan banyak pihak bahwa impor pangan hanya berorientasi pada kepentingan kartel,  hal ini patut disesalkan, dan sangat merugikan petani serta kepentingan nasional. Padahal di dalam negeri terdapat potensi kenaikan produksi padi masa panen tahun ini,” ujar Sutan.

Potensi produksi padi pada sub-round Januari–April 2021 diperkirakan  25,37 juta ton GKG, mengalami kenaikan 5,37 juta ton atau 26,88 persen dibandingkan subround pada 2020 yang  19,99 juta ton GKG.

Berdasarkan asumsi tersebut dan output dari program food estate dibeberapa daerah, Kementan memperkirakan terjadi kenaikan produksi gabah kering giling  5,37 juta ton dibandingkan triwulan pertama 2020 yang hanya 19,99 juta ton GKG.

“Di satu sisi Presiden berjuang meningkatkan produksi komoditas pangan dalam negeri melalui program nasional food estate yang mulai menunjukkan hasil positif, tapi disatu sisi lain pekerjaan menteri untuk impor terlihat sangat kontradiktif,” tuturnya.

Mengenai impor beras, Sutan bilang hanya bentuk kelalaian merumuskan landasan kebijakan dalam kajian akademik.

“Mudah-mudahan mengenai impor beras ini hanya bentuk kegagalan kementerian  merumuskan kebijakan, bukan karena titipan dari kartel atau lingkaran oligarki kekuasaan. Tetapi jika   yang dituduhkan benar, Presiden harus segera memutus mata rantai kepentingan mereka dengan sikap tegas untuk membatasi impor terhadap barang-barang kebutuhan yang bisa dipenuhi di dalam negeri,” tandasnya.

Selain itu butuh komitmen bersama antara pemerintah serta penegak hukum  membongkar aksi mafia impor. Tanpa komitmen yang kuat, siapapun menteri yang ditunjuk tetap sulit melawan dorongan impor dari kekuatan oligarki yang berlindung di balik kekuasaan. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.