Usai Diperiksa, Wakil Bupati OKU Hanya Berucap ‘Sorry Bos’

Palembang, Sumselupdate.com – Usai keluar dari ruang pemeriksaan terkait dugaan turut terlibat dalam tindak pidana korupsi anggaran lahan kuburan, Senin (19/9), Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Johan Anuar hanya berkomentar sedikit.

Johan keluar ruangan pemeriksaan di Ditreskrimsus Polda Sumsel untuk pertama kalinya dengan status barunya sebagai tersangka dan buru-buru masuk ke mobil Toyota Fortuner warna hitam Nopol BG 1469 Z.

Bacaan Lainnya

“Sorry bos,” singkat tersangka Johan saat berada di dalam mobil kepada sejumlah awak media di Mapolda Sumsel.

Sekedar mengingat, setelah menjalani pemeriksaan berkali-kali dan pemanggilan 40-an saksi, Johan Anuar akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi lahan kuburan. Peningkatan status Johan juga berdasarkan hasil gelar perkara di Mabes Polri beberapa waktu lalu.

Diketahui, kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran penyediaan 10 hektar lahan kuburan di OKU tahun 2012 senilai Rp6,1 miliar itu terungkap pada 2014 lalu. Johan sudah dipanggil empat kali tetapi saat dirinya masih menjabat Ketua DPRD OKU.

Dalam kasus ini, diduga Johan turut menikmati hasil pembelian lahan kuburan tersebut. Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yakni Hidirman (pemilik lahan), Najamudin (Kepala Dinas Sosial OKU), Ahmad Junaidi (eks Asisten I OKU), dan Umortom (eks Sekda OKU).

Kemudian, dalam persidangan di PN Tipikor Palembang belum lama ini, Hidirman divonis telah melakukan pencucian uang dengan pidana tujuh tahun penjara, diwajibkan membayar denda senilai Rp200 juta, serta harus membayar uang pengganti senilai Rp 1,5 miliar.

Apabila tidak bisa membayar, harta benda terdakwa akan disita. Vonis tersebut sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pidana pencucian uang.

Sementara Najamuddin, Ahmad Junaidi, dan Umortom divonis penjara empat tahun plus denda dan subsider yang sama seperti yang diterima Hidirman. Ketiganya dikenakan Pasal 2 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tipikor. (man)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.