Untuk Keperluan Ini, KPU Sumsel Butuh Rp12,8 Miliar dari Dana Hibah

Pertemuan KPU Sumsel dengan Gubernur Sumsel.

Palembang, Sumselupdate.com – Untuk 2019 mendatang, KPU Sumsel meminta dana hibah dari Pemprov Sumsel sebesar Rp12,8 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk renovasi kantor,  pembelian mobil komisioner dan pelaksanaan proses Pemilu 2019, seperti bimtek dan sosialisasi.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, KPU Sumsel  memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab, hubungan antara pemerintah daerah dan KPU sangat penting. Sebab, kalau ini tidak terjaga tahapan pendewasaan demokrasi di masyarakat bisa terganggu.

Bacaan Lainnya

“Untuk menjaga hubungan baik adalah dengan cara tidak bercampur dan mengintervensi. Namun dalam menjalankan tugas saya tetap membuka diri, selama ada relevansinya dengan kewenangan Pemda kita terima,” ujar Herman Deru di ruang kerjanya, Selasa (4/12/2018).

Herman Deru mengungkapkan, dirinya sangat menghormati lembaga ini. Oleh sebab itu ia menjaga hubungan baik. “Saya harap kita menjadi saudara, tapi aku yakinkan tidak akan intervensi, tapi aku ingin kita terbuka, kebutuhan KPU bagaimana untuk mendewasakan demokrasi tidak ada satu pun yang boleh mengintervensi kinerja KPU,” bebernya.

Menurut Gubernur, tahapan pemilu ini perlu disosialisakan. “Tugas kita sama, yakni keterlibatan dari kepala daerah sampai kepala desa sangat penting untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Kami siap membantu pelaksanaan ini sehingga Sumsel bisa menyelenggaran Pileg dan Pilpres dengan sukses,” ucapnya.

“Soal APBN dapat sekitar Rp22 miliar itu untuk pengadaan logistik, sebagian besar dan sudah diturunkan ke kabupaten dan kota,” katanya.

Sementara itu Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana mengatakan, fungsi utama KPU adalah mensukseskan pemilu. Jadi perlu dilakukan koordinasi dengan Gubernur dan penyelenggara.

“Yang tidak tercover di APBN, kami meminta dana hibah Rp12,8 miliar. Dana itu untuk renovasi kantor, transportasi komisioner, karena kami tidak didukung transportasi yang layak,” imbuhnya.

“Kemudian, untuk proses tehapan Pemilu 2019 seperti bimtek dan sosialisasi. Karena banyak bimtek yang tidak tercover APBN.  Jadi itu sudsh kami susun,  untuk enghitungan suara,  sodilisasu mulai dari PPK, PPS dan KPPS,” Kelly melanjutkan.

Untuk Alat Peraga Kampanye, Kelly menuturkan, sudah diserahkan untuk Pileg, DPD dan parpol. Bagi yang belum mengajukan desain, diimbau agar segera diserahkan ke KPU.

“Untuk DPT Sumsel aman. Namun, kami diberi waktu 30 hari melakukan pencermatan. Terakhir DPT Sumsel berjumlah 5.858.181.073,” pungkasnya. (syd)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.