Ungkap Kasus Korupsi Pekerjaan Penahan Tanah Sungai, Rugikan Negara Rp5 M

Rilis kasus korupsi pekerjaan penimbunan dan pembuatan turap penahanan tanah Sungai oleh PT Palcon Indonesia pada rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Pelambang Kecamatan Banyuasin.

Laporan: Andika Pratama

Palembang, Sumselupadete.com – Subdit III Tipikor Polda Sumsel, berhasil mengungkap tindak pidana korupsi pekerjaan penimbunan dan pembuatan turap penahanan tanah Sungai oleh PT Palcon Indonesia pada rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Pelambang Kecamatan Banyuasin.

Read More

Sumber dana tersebut diketahui merupakan dana dari APBN TA 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 12 miliar lebih.

Dir sus Kombes Pol Barly Ramadhany melalui Kasubdit 3 Tipikor AKBP Harissandi menjelaskan, negara mengalami kerugian Rp 5 miliar akibat korupsi tersebut, dan hingga kini pembangunan tersebut belum selesai.

“Tinggal penyerahan kedua pelaku kepada pihak Kejati, dan berkas keduanya sudah lengkap,” ujarnya Senin (27/9/21).

AKBP Harissandi menuturkan, ada empat tersangka dalam kasus tersebut.

“Ada empat tersangka, namun dua telah meninggal dunia dan dua kita amankan, dari pengakuan keduanya mereka mengaku uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Diketahui kedua tersangka yang diamankan yakni  Rusman (45) warga Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, diketahui pelaku merupakan PNS Kementrian RS Kusta sebagai Kasubag Rumah Tangga.

Juanidi (45) warga Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 9-10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, diketahui pelaku merupakan direktur PT Palcon.

Kedua tersangka Rusman dan Juanidi

Tersangka kedua yakni Juanidi (45) warga Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 9-10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, diketahui pelaku merupakan direktur PT Palcon.

Sementara itu kuasa hukum Juanidi, Agustina Novitasari, SH, MH, menuturkan bahwa perkara tersebut sudah menjadi P21, selanjutnya penyerahan dua tersangka dan berkas.

“Seharusnya negara merasa untung, karena ada kelebihan pekerjaan yang diakui itu sebesar Rp1 miliar. Kenapa tidak bisa selesai pembangunan turap tersebut karena kami tidak diberi perpanjangan oleh pihak PPK, seharusnya kami mendapatkan perpanjangan 120 hari dua kali,” katanya.

Agustina mengungkapkan, bahwa pekerjaan tersebut bisa diselesaikan namun tidak diberi perpanjangan.

“BPK sudah turun dan menilai bangunan yang sudah terpasang Rp5 miliar lebih dan sisanya dari Rp12 miliar tersebut sudah kita kembalikan bahkan kita kena pajak dua kali pertama dan dua kali,” ungkapnya.

Ia menegaskan, bahwa tahap pembangunan tersebut sudah mencapai 60%.

“Dalam perkara ini kami akan menggugat perdata dirut dirut Rumah Sakit tersebut, hingga saat ini sudah dalam tahap mediasi dan dua Minggu kedepan akan masuk pokok perkara di Pangakalan Balai,” tutupnya. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.