Jakarta, Sumselupdate.com – Penetapan UMP tahun 2021 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mengacu pada formulasi di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Dinar menjelaskan, penetapan UMP tahun 2021 akan dilakukan berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).
Lebih lanjut Dinar menjelaskan, penetapan UMP berdasarkan KHL juga sebagai amanah dari PP Nomor 78 Tahun 2015. Pada beleid tersebut, sejatinya penetapan UMP berdasarkan formulasi pertumbuhan ekonomi nasional ditambah inflasi nasional.
“Formula itu berlaku hanya pada 5 tahun pertama. Nah tahun 2021 gimana? 2021 dasarnya adalah amanah PP 78 adalah bahwa setiap 5 tahun sekali komponen dan jenis kebutuhan ditinjau kembali,” jelasnya.
“Setiap 5 tahun sekali berdasarkan KHL, artinya ketentuan 2021 ditetapkan 1 November berdasarkan KHL,” tambahnya.
Dia mengungkapkan proses evaluasi KHL sudah diselesaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam waktu dekan, proses ini akan diteken oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan akan dibagikan secara nasional sebagai penetapan UMP.
“Kemarin sudah dimintakan paraf Insyaallah kalau nggak hari ini, besok Bu Menteri akan tanda tangan, akan di-share,” ungkapnya. (adm3/dtc)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
