Tokoh Masyarakat Minta Rekomendasi Calon Sekda Muaraenim di KASN Dibatalkan

H Faizal Anwar

Laporan Endang Saputra

Muaraenim, Sumselupdate.com — Sejumlah toko masyarakat Kabupaten Muaraenim meminta pengajuan satu nama calon Seketaris Daerah (Sekda) Pemerintahan Kabupaten Muaraenim yang telah dikrim ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) oleh Bupati Muaraenim H Juarsah untuk dibatalkan.

Bacaan Lainnya

Hal ini karena pemilihan Sekda Kabupaten Muaraenim tersebut dinilai tidak melalui lelang terbuka, melainkan hanya melalui Jupid alias hanya undangan orang-orang tertentu saja.

Selain itu, dari ketiga nama yang diajukan oleh Bupati Muaraenim untuk menjadi Sekda Defenitif tersebut yakni Dr Iskandar ZO SH M Si pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) jabatan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. Kemudian Amrullah Jamaluddin SE pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) jabatan Staf Ahli Kemasyarakatan dan SOM Pemkab Muaraenim dan Febriansyah ST pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) jabatan Staf Ahli Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemkab Muaraenim. Ada dugaan dari tiga nama tersebut bupati merekomendasikan satu nama.

H Faizal Anwar SE, salah satu Tokoh Masyarakat Muaraenim mengatakan, pengusulan satu nama calon Sekda tersebut terkesan terlalu memaksakan diri untuk kepentingan-kepentingan dalam menjalani roda pemerintahan.

“Pada waktu penunjukan satu nama sebagai sekda oleh Bupati yang akan diusulkan ke Gubernur dan dilanjutkan ke KASN, walaupun sebatas rekomendasi tidak dibenarkan. Hal ini tampak sekali terkesan memaksakan untuk kepentingan di dalam menjalankan roda Pemerintahan,” tegasnya, Selasa (23/2/2021) pada media ini.

Namun dirinya mengapresiasi langkah cepat Gubernur Sumatera Selatan H Hermen Deru, menunjuk langsung Seketaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H Nasrun Umar (HNU) sebagai Plh Bupati Muaraenim, pasca ditahannya Bupati Muaraenim H Jurasah SH oleh KPK terkait dugaan tidak pidana korupsi.

“Kita berharap Plh Bupati Muaraenim melihat kondisi sebenarnya yang terjadi dan dapat mengambil langkah-langkah untuk berbenah dan mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak tepat. Contoh, pelaksanaan mutasi ASN secara besar-besaran terkesan Bupati memaksakan diri dan itu harus dievaluasi kembali,” jelasnya.

Sementara itu tokoh Pemuda Kabupaten Muaraenim Ahmad Solihin menduga adanya unsur kolusi yang ada pada pemilihan Sekda Muaraenim ini.

“Kami menduga pemilihan Sekda Muaraenim ini ada unsur kolusi dengan Bupati Muaraenim. Dan kami minta satu nama calon Sekda yang telah diajukan ke KASN atas usulan bupati dibatalkan,” ujar Politis Golkar ini.

Selain itu, kata dia, masyarakat Kabupaten Muaraenim belum mengetahui track record nama yang diusulkan menjadi Sekda Muaraenim yakni Dr H Iskandar ZO SH MSi, yang menjabat dan bertugas di Pemerintahan Provinsi Bengkulu.

“Walaupun yang bersangkutan orang Muaraenim, namun belum mengetahui kondisi Kabupaten Muaraenim. Sebab yang bersangkutan bertugas di luar Provinsi Sumsel. Perlu diketahui Muaraenim ini banyak orang yang mampu untuk mengisi jabatan Sekda dan kenapa harus orang luar,” tegasnya.

Lanjutnya, dalam hal promosi ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, Aparatur Sipil Negara (ASN) selain harus memiliki kompetensi manajerial dan sosial kultural, juga harus melalui proses lelang terbuka yang dipersyaratkan bukan undangan orang-orang tertentu.

“Untuk calon sekda yang telah diajukan ke KASN untuk ditinjau kembali dan dibatalkan,”ucapnya.

Diketahui sebelumnya, Plh Bupati Muaraenim H Nasrun Umar (HNU), mempertanyakan proses seleksi Sekda Muaraenim yang terkesan lamban.

Menurut HNU, dirinya akan melakukan upaya jemput bola ke KASN untuk mencari tahu progres seleksi telah sampai ke tahap mana.

“Ini yang jadi masalah pertama yang harus saya telusuri, karena berdasarkan protap biasanya tak selama ini,”ungkap HNU kepada wartawan, belum lama ini.

HNU menegaskan, tahapan pemilihan Sekda Muaraenim juga telah sesuai dengan peraturan. Dimulai dari lelang jabatan (open bidding) dari panitia seleksi. Kemudian diserahkan kepada Bupati Muaraenim.

Selanjutnya, Bupati Muaraenim menyerahkan nama calon sekda kepada Gubernur Sumatera Selatan. Kemudian Gubernur, mengirim nama tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Sudah, on the right rules. Karena itu perlu jemput bola ke KASN untuk mencari tahu,”tuturnya.

Isu kencang yang berkembangkan, pemilihan Sekda Muaraenim mendapat penolakan dari masyarakat. Karena salah satu calon Sekda yang direkomendasikan Bupati Muaraenim merupakan ASN dari luar Kabupaten Muaraenim.

Menanggapi isu tersebut, HNU menegaskan aspirasi yang disampaikan masyarakat berserta stakeholder terhadap proses pemilihan Sekda sah-sah saja. Namun dia meminta agar aspirasi disalurkan sesuai peraturan yang dibuat.

“Tentunya Bupati Muaraenim mempunyai hak preogatif untuk menyampaikan nama-nama calon Sekda untuk direkomendasikan,”pungkasnya.(**)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.