Soal Insiden Laskar FPI dan Polisi, Komassaku Desak Jokowi Bentuk Tim Pencari Fakta Independen

Pernyataan sikap Komassaku terhadap peristiwa tewasnya 6 Laksar FPI

Laporan Haris Widodo

Palembang, Sumselupdate.com — Tewasnya enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta -Cikampek mengundang reaksi dari berbagai kalangan termasuk juga di Sumatera Selatan (Sumsel). Salah satunya dari Koalisi Masyarakat Sumsel Anti Kekerasan Terhadap Umat (Komassaku).

Bacaan Lainnya

Adapun pimpinan ormas yang tergabung dalam Komassaku adalah Drs KH Umar Said (FUI Sumsel), H Febuar Rahman SH (Presedium KAMI Sumsel), Dr Ismail Sukardi (MD Kahmi Kota Palembang), M Harmain Alfajri (PW PII Sumsel), M Iskandar Sabeni (Bang Japar Komda Sumsel), dan Ustadz Arfan (Majelis Munahidin Indonesia).

Ketua FUI Sumsel, Ustadz Umar Said mengatakan, masyarakat Sumsel meminta agar Presiden membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) independen untuk mengetahui kebenaran peristiwa tersebut.

“Pembentukan TPF independen perlu dilakukan agar masyarakat menetahui apa yang sesungguhnya terjadi hingga mengakibatkan enam orang laskar FPI meninggal akibat tertembak,” ujar Umar Said, Rabu (9/12/2020).

Komassaku saat memberikan pernyataan sikap.

Menurutnya, pemerintah jangan menutupi atau pun membuat skenario palsu bahkan menyudutkan suatu organisasi massa dalam peristiwa tersebut.

“Kita harus transparan, siapapun yang bersalah harus dihukum, apalagi jika ini merupakan pembunuhan berencana berarti hukumannya juga berat, bisa saja hukuman mati terhadap pelaku penembakan itu,” jelas Umar.

Dikatakan kata Umar, jika tidak terbukti tetap harus diberikan hukuman yang seadilnya karena telah menghilangkan nyawa manusia. Dan apabila ternyata memang ada kontak senjata antara Laskar FPI dan aparat juga harus dibuka terang benderang dan harus dijelaskan kepada masyarakat.

“Kalau sampai ditutup-tutupi dan ternyata media asing tahu, apalagi permusuhan antara negara dan FPI ini cukup panas, ini harus ekstra hati-hati. Jangan sampai keadilan dilukai dan terluka,” kata Umar.

Komassaku saat memberikan pernyataan sikap.

Sementara itu, Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Sumsel, Febuar Rahman menyebutkan satu dari lima tuntutan Komassaku terhadap pemerintah yakni menginginkan agar TPF Independen yang dibentuk memiliki intgeritas, ahli dan profesional.

“Yang penting, TPF itu memiliki mandat, wewenang dan kemudahan akses dalam mengumpulkan fakta-fakta untuk memberikan informasi yang jelas dan terang benderang atas kematian enam anggota Laskar FPI tersebut, sehingga dapat mengungkapkan kebenaran dibalik tragedi kemanusiaan di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek,” ucapnya.

Berikut lima pernyataan sikap Komassaku terhadap pemerintah terkait tertembaknya enam anggota Laskar FPI hingga mengakibatkan meninggal dunia :

1. Mengutuk kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap enam anggota Front Pembela Isiam (FPI) yang sedang mengawal Habib Rizieq Syihab (HRS). Kekerasan yang dilakukan dengan senjata api hingga merenggut enam nyawa terhadap pengawal HRS itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai demokrasi.

2. Kekerasan dengan menggunakan senjata api yang dilakukan aparat penegak hukum tersebut terjadi terjadi di KM 50 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Senin, 7 Desember 2020, dini hari. Sebagaimana diketahui melalui media masa bahwa masyarakat Indonesia disajikan dua pandangan yang berbeda secara diametral terhadap kematian enam anggota FPI tersebut. Di satu sisi, pihak kepolisian dalam jumpa pers mengklaim bahwa telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait dengan rencana pemeriksaan terhadap Habib Rizieg Syihab yang dijadwalkan akan berlangsung pada hari Senin, pukul 10.00 WIB. Sedangkan dipihak lain, jumpa Pers dari FPI di Petamburan membantah tidak ada penyerangan yang dilakukan oleh laskar FPI terhadap aparat kepolisian yang sekaligus meralat siaran pers sebelumnya vang menduga bahwa enam anggota FPI itu dibunuh oleh OTK. Agar masyarakat mendapat informasi yang jelas menenai kematian enam anggota FPI tersebut, maka dipandang perlu Presiden Republik Indonesia membentuk Tim Pencari Fakta Independen (TPFI). Hai ini perlu dilakukan agar negara Indonesia sebagai negara hukum tidak jatuh ke dalam negara kekuasaan.

3. Tim Pencari Fakta Independen itu terdiri dari individu-individu yang memiliki integritas, keahlian dan professional. Mereka boleh saja berasal dari Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kontras, Amnesti Internasional, Perguruan Tinggi, dan Ikatan Doktar Indonesia. Yang penting, TPF itu memiliki mandat, wewenang dan kemudahan akses dalam mengumpulkan fakta-fakta untuk memberikan informasi yang jelas dan terang benderang atas kematian enam anggota FPI tersebut sehingga dapat mengungkapkan kebenaran dibalik tragedi kemanusiaan di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Selain itu, TPFI juga memiliki kebebasan dalam mengungkapkan temuan-temuan kepada media massa agar masyarakat memperoleh informasi yang benar sekaligus menghindari hoax.

4. Sebelum terbentuknya TPFI, seyogyanya agar para ahli dan atau lembaga hukum dan HAM yang kridibel untuk memberikan pandangan hukum dan atau pandangan Hak Asasi Manusia yang obyektif dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Tujuannya agar masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melihat dimensi pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia pada kasus penembakan terhadap enam orang anggota FPI yang sedang mengawal Habib Rizieg Syihab yang akan menghadiri kegiatan pengajian subuh keluarga. Seperti pandangan hukum tentang penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian yang menyebabkan enam warga negara tewas dalam tragedi kemanusian di Tol Jakarta-Cikampek. Hal Ini penting agar senjata yang dibeli dari uang rakyat itu dipergunakan sesuai dengan SOP, bukan untuk kekerasan terhadap warga negara. Selain itu, perlu juga pandangan hukum mengenai penguntitan terhadap Habib Rizieg Syihab yang dianggap melakukan pelanggaran Protokol Kesehatan dan bukan pelaku teroris sebagaimana diungkapkan pakar hukum tata negara, Rafty Harun. Bahkan, kematian enam lascar FPI itu dinilai telah terjadi tindakan pembunuhan di luar hukum (extra Judicial Killing) yang patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM berat.

5. Menghimbau agar seluruh elemen masyarakat dan pihak-pihak lainnya untuk tidak terpancing dan atau terprovokasi oleh informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya untuk menajaga kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa sambil menunggu langkah-langkah penegakan hukum yang berkeadilan. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.