Jakarta, sumselupdate.com – Perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Ibu kota Nusantara (IKN) telah menjadi topik pembahasan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu lembaga negara yang turut berpindah adalah DPR RI.
Oleh karena itu, jajaran Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI yang dipimpin Indra Iskandar selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Otorita IKN untuk memastikan segala kesiapan perpindahan ke IKN.
“Kami ingin mengetahui sejauh mana hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan IKN, karena Parlemen Indonesia/DPR harus mempersiapkan diri dengan berbagai skenario kemungkinan,” ujar Indra usai memimpin Rapat Koordinasi Setjen DPR RI dengan Otorita IKN di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jum’at (15/9/23).
Sekretaris Jenderal beserta jajaran Deputi dan Kepala Biro di Setjen DPR RI yang hadir memberikan beberapa catatan kepada perwakilan Otorita IKN agar dalam proses pembangunan, komplek gedung parlemen yang baru dapat digunakan maksimal sejalan dengan visi Setjen DPR RI mewujudkan Parlemen Modern.
Beberapa catatan yang disampaikan dalam rapat kordinasi tersebut antara lain, mengenai fasilitas dan keamanan anggota DPR RI, staf, dan pengunjung di Ibu Kota Nusantara yang harus menjadi prioritas utama.
Selain itu, fasilitas seperti gedung paripurna, ruang sidang, transportasi umum, internet, dan hal-hal mendasar lain juga menjadi catatan penting untuk segera direalisasikan apabila tahun 2024 sidang bersama DPR dan DPD RI akan digelar di IKN. Mengingat banyak sekali anggota dewan yang akan ke IKN apabila hal tersebut akan direalisasikan.
“Tentu harapan kami, kawasan parlemen akan mendukung produktivitas dewan ke depan. Sehingga lebih kondusif untuk menghasilkan produk politik,” ujar Indra.
Indra menegaskan, rapat kordinasi ini bukan pertemuan terakhir namun menjadi pertemuan pertama kali. Dia memastikan berkaitan dengan detail dan bentuk model kawasan parlemen akan terus didiskusikan dengan Badan Otorita IKN dan Kementerian PUPR. Karena DPR RI merupakan lembaga dengan dinamika tinggi.
“Tentang fraksi-fraksi yang ada di DPR tentu itu bergantung pada keputusan politik masyarakan Indonesia. Kalau sekarang ada sembilan fraksi bisa saja fraksi itu bertambah atau berkurang. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, tata ruang tersebut harus menganut konsep modular sistem yang bisa di-adjust apabila ada penambahan atau pengurangan fraksi,” tegas Indra.
Rakor ini dihadiri perwakilan dari pihak Setjen DPR RI, di antaranya, Suprihartini (Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI), Sumariyandono (Deputi Bidang Administrasi), dan Indra Pahlevi (Kepala Biro Pemberitaan Parlemen. (duk)
