Jakarta, Sumselupdate.com – Anggota DPR Herman Khaeron menjelaskan, Pilkada serentak yang digelar akhir November 2024 dan diikuti sekitar 500 calon kepala daerah mulai dari gubernur, bupati dan walikota kota seharusnya menjadi pesta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

“Biarkan rakyat memilih sesuai keinginannya tanpa intimidasi dan tekanan dari siapa pun. Penyelenggara Pilkada juga diharapkan bersikap profesional agar pemilihan berlangsung jujur, adil dan rahasia. Ini adalah pesta demokrasi dan pestanya rakyat, ” ujar Herman dalam sebuah diskusi di ruangan PPID DPR Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Menurut Herman, selama pelaksanaan Pemilu dan Pilkada langsung diterapkan di Indonesia, selalu terjadi pertikaian ditengah masyarakat. Apalagi Pilkada lebih berpeluang terjadi pembelahan di tengah masyarakat dibandingkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

“Pilkada sifatnya perorangan sehingga berbagai cara dilakukan untuk mencapai kemenangan,” tuturnya.

Herman berharap para kontestasi yang berlaga di Pilkada mesti menjaga kedamaian dan persatuan. Kandidat, timses serta partai pendukung jangan menimbulkan kegaduhan, keresahan dan keributan menjelang Pilkada. Agar Pilkada yang damai dan demokratis bisa terwujud.

Harus diakui kegaduhan dan perpecahan di tengah masyarakat jelang Pilkada lantaran ulah para timses serta kandidat.

“Makanya ke depan dibuat aturan bagi kandidat yang menimbulkan kegaduhan atau keributan dikenakan sanksi,” tegasnya.

Pengamat Politik Ujang Komarudin menegaskan, untuk mendapatkan kepala daerah atau pemimpin berkualitas sangat sulit didapatkan, mengingat Parpol paling menentukan siapa yang bakal diusung menjadi kepala daerah. Dan masyarakat kita masih minim pendidikan politik serta tergolong ekonomi sulit.

“Selama ekonomi rakyat belum sejahtera serta pendidikan masyarakat masih rendah, tidak akan mungkin kita dapatkan hasil Pemilu atau Pilkada berkualitas. Masyarakat lemah tidak peduli siapa yang menjadi pemimpin di daerahnya, yang penting mereka dapat sembako dan dikasi duit. Jadi, selama kondisi ekonomi masyarakat lemah, selama itu pula demokrasi yang kita harapkan tidak pernah tercapai. Dan Pilkada damai pun hanya selogan semata,” jelasnya. (**)