Sejumlah Kades di Muaraenim Keluhkan Pencairan Dana Desa Tidak Sampai 40 Persen

Ilustrasi Dana Desa.

Laporan: Endang Saputra

Muaraenim, Sumselupdate.com – Sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Muaraenim, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengeluhkan pencairan program Dana Desa (DD) Tahap I tahun 2021 tidak mencapai angka 40 persen.

Bacaan Lainnya

“Biasanya di dalam pencairan tahap I dana desa sebesar 40 persen. Namun, di dalamnya ada lagi aturan yang mengatur tahapan lagi untuk pencairan. Tidak seperti sebelumnya langsung 40 persen cair,” keluh salah seorang kades yang enggan namanya ditulis, Rabu (21/4/2021).

Ia menjelaskan, dengan aturan baru dalam pencairan ini, membuat sedikit kaget sebagian kades. Sebab, bagi kades, program DD yang telah diatur dalam penggunaannya harus dicairkan dengan sistem yang lebih ribet lagi dari sebelumnya.

Padahal, masyarakat di desa menunggu pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari program DD.

“Misalnya, jika cairnya hanya 10 persen saja, maka kita sedikit kebingungan dalam merealisasikan ke masyarakat dan program lainnya apalagi saat ini masyarakat menunggu pencairan BLT dari Program DD,” keluhnya.

Jika dibandingkan sebelumnya, lanjutnya, dengan cairnya DD tahap I, langsung dicairkan sebanyak 40 persen, pihaknya langsung bisa merealisasikan program sesuai dengan poin yang telah dianjurkan.

“Kalau pencaiaran seperti biasanya kita dapat langsung merealisasikan program BLT, padat karya, dan program lainnya secara bersamaan sekaligus. Kalau sekarang mau gimana lagi, untuk tahap I saja, pencairannya di bawah 40 persen,” cetusnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (DPMD) Rusdi Hairullah melalui Sekretaris DPMD Drs Rahmat Noviar membenarkan, jika sistem pencairan DD tidak lagi seperti sebelumnya.

Di mana, untuk tahap I sebesar 40 persen, musti melalui beberapa tahapan pencairanya.

“Jadi, tidak seperti sebelumnya yang tahap I, langsung 40 persen cair. Kita (DPMD) juga tidak bisa berbuat banyak terkait hal ini,. Karena ini, program pusat yang mengelola pusat itu sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum Kades Sekabupaten Muaraenim Maman mengatakan, kalau masalah itu benar adanya, karena saat ini ada perubahan sistem aplikasi

“Kami sudah menghadap ke DPMD kemarin terkait dengan sistem aplikasi yg ada saat ini,” terangnya.

Disingung apakah pihaknya selaku Forum Kades Se-Kabupaten Muaraenim akan melayangkan surat ke Kemendes RI, menurut dia, pihaknya akan melakukan rapat dengan para anggota. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.