Laporan: Novrico Saputra
Pagaralam, Sumselupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan laporan hasil pembahasan Badan Anggatan (Banggar) DPRD terhadap kebijakan umum anggaran/prioritas flafon anggaran sementara Kota Pagaralam tahun 2023.
Dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (1/8/2022), sempat molor waktunya beberapa jam disebabkan adanya pemadaman instalasi listrik di Kementrian Dalam Negeri sehingga akses SIPD sulit masuk.
Dalam sidang paripurna tersebut, anggota dewan Pagaralam menyoroti sekaligus menyampaikan banyak catatan terkait anggaran yang telah disusun setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Pagaralam.
Para wakil rakyat ini menyarankan kepada setiap OPD agar dalam perencanaan penganggaran harus benar-benar memahami apa yang menjadi urgensi dan menyelaraskan dengan visi dan misi Walikota serta Wakil Walikota.
Catatan lain dari para wakil rakyat ini, agar penarikan pajak retribusi di Kota Pagaralam harus sesegera mungkin ditindak lanjuti dengan Perwako sebagai Juklak dan Juknisnya.
Salah satu catatan yang menjadi sorotan pihak dewan Pagaralam yaitu di Dinas Pariwisata terjadi pemangkasan pagu anggaran sebesar Rp2,5 miliar karena menurut dewan jumlah porsi anggaran barang dan jasa tidak seimbang dengan belanja modal.
Sementara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnyan Bidang Kebudayaan, anggota DPRD menyarankan untuk segera melakukan riset terhadap kebudayaan yang ada di Kota Pagaralam dengan pola kerja dan tujuan untuk melestarikan kebudayaan harus tertuang dalam pokok -pokok kebudayaan daerah.
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dinilai
hanya memiliki empat bidang, di mana tiga di antaranya tidak memiliki kegiatan atau nol anggaran.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kota Pagaralam Olivia Arifin saat menyampaikan laporan Banggar mengatakan, pihaknya sangat terkejut melihat ada bidang di OPD yang tidak memiliki kegiatan.
“Kami menjumpai porsi anggaran yang tidak biasa, di mana dari empat bidang terdapat tiga bidang yang tidak memiliki kegiatan sama sekali atau nol anggaran,” ujarnya saat menyampaikan laporan Banggar pada sidang paripurna.
Hal tersebut menunjukan bahwa tidak ada singkronisasi capaian kinerja dalam bentuk dukungan anggaran di antara tim TAPD.
“Selain itu OPD yang bersangkutan juga tidak punya inovasi program dan kegiatan sehingga hanya mengandalkan sumber anggaran pusat dan lainnya,” katanya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Pagaralam Jenni Sandiyah juga sempat berkomentar jika pihaknya harus meminta pihak OPD terkait mengalihkan anggaran PKK yang dinilai cukup besar untuk tiga bidang yang nol anggaran tersebut.
“Anggaran PKK yang melekat di OPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut terpaksa kami minta alihkan untuk tiga bidang tersebut agar mereka bisa bekerja. Karena jika tidak ada anggaran atau dana maka mereka kerjanya apa,” tegas Ketua DPRD.
Menanggapi hal tersebut, Walikota Pagaralam Alpian Maskoni mengatakan, Pemkot Pagaralam memiliki skala prioritas dalam pembangunan, meskipun dalam keterbatasan anggaran yang ada.
“Kami akan melakukan koreksi setiap OPD sesuai dengan catatan dewan Pagaralam tersebut. Kami juga berterima kasih kepada dewan Pagaralam yang telah memberikan catatan-catatan. Ini akan menjadi motivasi kami ke depan,” ungkapnya. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
