Prancis Tutup 20 Masjid yang Dianggap Sebar Paham Radikal

Masjid Agung Paris (ilustrasi)

Prancis, Sumselupdate.com — Pemerintah Prancis telah menutup 20 masjid yang dianggap menyebarkan paham radikal sejak Desember tahun lalu, sebulan pasca serangan ISIS di Paris.

“Perlawanan melawan #radikalisasi: Sejak Desemer 2015, 20 tempat ibadah Muslim ditutup,” ujar Menteri Dalam Negeri Perancis Bernard Cazeneuve dalam pernyataannya di Twitter, Senin (1/8), dikutip The Atlantic.

“Tidak ada tempat di Prancis bagi mereka yang menyerukan dan memicu kebencian di ruang ibadah atau masjid. Sekitar 20 masjid telah ditutup dan akan ada yang lainnya,” lanjut Cazeneuve.

Media France 24 menyebut, dari 2.500 masjid dan ruang ibadah umat Islam, 120 di antaranya diduga menyebarkan paham radikalisme. Pengawasan terhadap masjid di Prancis diperketat pasca penyerangan di Paris, November 2015 yang menewaskan 130 orang.

Perancis masih dibayangi ketakutan teror ISIS. Insiden terakhir dari gelombang baru aksi terorisme di Perancis ini dimulai dengan serangan truk di Nice pada Juni lalu, yang merenggut 85 nyawa dan melukai 300 orang. Sebulan setelahnya, Selasa (26/7), terjadi pembunuhan seorang pendeta di Normandia.

Saat ini Perancis masih menerapkan status darurat sipil, memungkinkan negara menerapkan langkah ketat, termasuk menutup rumah ibadah yang diyakini menyebarkan paham radikal.

Cazeneuve juga mengumumkan bahwa pemerintah Prancis akan bekerja sama dengan Dewan Muslim Prancis untuk meluncurkan yayasan yang menangani pendanaan masjid di negara itu.

“Oktober mendatang, yayasan akan dibentuk untuk mendanai aspek budaya dari institusi kebudayaan dan beasiswa pendidikan sekuler #Islam,” ujar Cazeneuve di Twitter.

Sebelumnya, Perdana Menteri Prancis, Manuel Valls, menerapkan larangan sementara penyaluran dana asing untuk masjid-masjid di Negara ini sebagai salah satu strategi kontra-terorisme. Laporan Komite Senat soal Islam di Prancis Juli lalu menyebutkan, pendanaan masjid di negara itu berasal dari donasi individu. Namun ada dana besar yang mengalir bagi masjid di Prancis, yaitu berasal dari Maroko, Aljazair, dan Arab Saudi.

Keputusan pemerintah ini dikecam. Beberapa pihak mengatakan pelarangan tersebut sebagai sesuatu yang  “tidak masuk akal dan mustahil”, sebaliknya yang mesti diserukan adalah transparansi pendanaan masjid. Alasannya, sejak 1905 Prancis menerapkan hukum sekuler, memisahkan gereja dengan negara, pemerintah di Paris pun tidak bisa mendanai institusi agama secara langsung.

“Ada kebutuhan untuk meninjau format hubungan baru dengan Muslim Prancis. Kita hidup di era yang berubah dan kita harus mengubah sikap. Ini merupakan revolusi dari budaya keamanan kita. Perlawanan terhadap radikalisasi merupakan tugas generasi ini,” ujar Valls kepada Le Monde. (shn)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.