Palembang, Sumselupdate.com – Polemik penggunaan helikopter oleh Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru akhirnya mendapat penjelasan dari DPRD Sumsel.
Anggota DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah, menegaskan bahwa anggaran operasional helikopter pada APBD 2025 bukan merupakan usulan Herman Deru, melainkan kebijakan yang telah disusun pada masa Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel sebelumnya, Elen Setiadi.
Menurut Chairul, anggaran tersebut telah masuk dalam struktur perencanaan pemerintah daerah jauh sebelum Herman Deru kembali dilantik sebagai Gubernur Sumsel pada 20 Februari 2025.
“Perlu kami luruskan, anggaran helikopter tahun 2025 itu adalah produk usulan Pj Gubernur Sumsel sebelumnya. Pak Herman Deru hanya menjalankan ketetapan yang sudah ada dalam struktur anggaran yang diwariskan,” ujar Chairul, Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), rencana operasional helikopter telah disusun pada masa transisi pemerintahan saat Elen Setiadi menjabat sebagai Pj Gubernur Sumsel sejak 24 Juni 2024 hingga 20 Februari 2025.
Chairul juga mengungkapkan bahwa Herman Deru telah mengambil langkah berbeda untuk tahun anggaran 2026. Menurutnya, Herman Deru berkomitmen tidak lagi menggunakan APBD untuk kebutuhan operasional helikopter.
“Untuk tahun 2026, Pak Herman Deru sudah menyatakan tidak ada lagi uang rakyat untuk helikopter. Jika harus terbang ke daerah terpencil karena urusan mendesak, beliau menggunakan dana operasional pribadi. Ini bukti beliau tidak ingin membebani kas daerah,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Chairul menilai penggunaan helikopter perlu dipahami secara objektif mengingat kondisi geografis Sumsel yang sangat luas dengan bentang alam rawa, perairan, hingga kawasan hutan.
Ia menyebut luas wilayah Sumsel mencapai 91.592 kilometer persegi, dengan banyak daerah yang membutuhkan waktu tempuh panjang melalui jalur darat.
“Kalau di Pulau Jawa jarak terjauh hanya Pangandaran, Pelabuhan Ratu, atau Cirebon. Sementara di Sumsel, jarak antarwilayah bisa ditempuh 4 sampai 8 jam perjalanan darat. Contohnya agenda di Lubuklinggau dan Prabumulih dalam waktu berdekatan, tentu sulit dijangkau jika hanya lewat jalur darat,” katanya.
Menurut Chairul, penggunaan helikopter bukan untuk gaya hidup mewah, melainkan bagian dari kebutuhan mobilitas kepala daerah agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal.
“Gubernur adalah wajah provinsi. Bagaimana mungkin pelayanan publik berjalan cepat jika sebagian besar waktu habis di perjalanan. Dengan helikopter, gubernur bisa menghadiri beberapa agenda di daerah berbeda dalam satu hari,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan transportasi udara juga penting untuk memastikan kehadiran pemerintah di wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau.
“Sikap Pak Herman Deru yang tetap menjalankan anggaran warisan pada 2025 dan berkomitmen memakai dana pribadi di 2026 adalah bentuk profesionalisme. Beliau tetap menjaga mobilitas pelayanan tanpa membebani uang rakyat,” pungkasnya.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
