Polda Bareng Dishub Sumsel Bakal Tertibkan Kendaraan Tonase Kelebihan Muatan

Direktur Direktorat lalulintas (Dirlantas) Polda Sumsel Kombes pol M.Pratama Adhyasastra, menandatangani perjanjian kerjasama (PKs) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Sumatera Selatan. Pada acara yang digelar di Aula Ditlantas Polda Sumsel, kemarin (20/9).

Laporan: Diaz Erlangga

Palembang, sumselupdate.com – Masih maraknya kendaraan dengan tonase berlebih atau over dimension over load berlalu lalang di jalan, diakui Dirlantas Polda Sumsel kurangnya sosialisasi pengawasan. Bahkan penindakan oleh jajarannya di lapangan juga masih kurang.

Read More

Hal itu terlontar usai Direktur Direktorat lalulintas (Dirlantas) Polda Sumsel Kombes pol M.Pratama Adhyasastra, menandatangani perjanjian kerjasama (PKs) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Sumatera Selatan. Pada acara yang digelar di Aula Ditlantas Polda Sumsel, kemarin (20/9).

“Upaya sosialisasi yang selama ini kita lakukan di media sosial dirasa belum efektif. Untuk itu kita bakal menggelar penertiban terhadap kendaraan yang over dimension over load,” imbuhnya.

Menurutnya, pihaknya akan langsung ‘action’ nyata dengan melakukan penertiban terhadap para pengendara dalam kategori ODOL.

Itu dimaksudkan demi dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, dan juga mengurangi resiko pada kerusakan jalan.

“Salah satunya untuk mengurangi angka Laka lantas dan kerusakan jalan-jalan baik jalan negara, provinsi maupun jalan kabupaten/kota,” sebut Pratama.

Kombes Pratama, PKs antara direktorat lalulintas Polda Sumsel dan dinas perhubungan Sumsel merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding antara Kapolda Sumsel dan Gubernur Sumsel beberapa waktu lalu.

“Merujuk pada UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bagi kendaraan yang melebihi kapasitas diancam dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp4 juta,” imbuhnya.

Senada disampaikan Kadishub Sumsel, Arinarsa yang menyampaikan apresiasi kepada jajaran Ditlantas Polda Sumsel atas niatan dan upaya yang cukup baik dalam mewujudkan Sumsel Bebas ODOL tahun 2023.

Menurutnya, kerjasama antar instansi dalam manindak kendaraan odol jadi yang pertama di Indonesia.

“Karena di provinsi lain belum ada yang melaksanakan ini. Apa yang menjadi gagasan dari Pak Gubernur dan Kapolda beberapa waktu lalu dalam ditindaklanjuti dengan pengawasan dan penindakan di lapangan,” sebut Ari, harapannya, yang selama ini menjadi keluhan masyarakat terutama pengguna jalan terkait kerusakan jalan akibat kendaraan ODOL ini akan dapat segera teratasi.

“Saat ini kami tengah melaksanakan pengadaan timbangan portabel untuk 17 kabupaten/kota di Sumsel. Selain mempersiapkan regulasinya baik Pergub hingga Perdanya dengan tetap merujuk pada UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu linta dan angkutan jalan,” papar Arinarsa. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.