Laporan: Endang Saputra
Muaraenim, Sumselupdate.com – Penjabat Bupati Muaraenim Dr H Nasrun Umar, SH, MM menegaskan akan mengevaluasi dan mendepak jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaraenim berkinerja buruk, Selasa, (31/8/2021).
Ucapan sikap tegas orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang tersebut, tidak lain merupakan sebagai salah satu bentuk dukungan dirinya dalam menanggapi adanya tuntutan aksi damai yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pembangunan Muaraenim di Gedung DPRD Muaraenim, Senin (30/8/2021).
Dalam audensi yang dihadiri langsung oleh Pj Bupati Muaraenim Dr H Nasrun Umar, SH, MM, tersebut, dihadiri Ketua DPRD Muaraenim Liono Basuki, Bsc didampingi sejumlah anggota DPRD Muaraenim, kepala OPD dinas Pemkab Muaraenim, dan sejumlah perwakilan Forum Masyarakat Peduli Pembangunan Muaraenim.
Imam Mahmudi Ketua Korlap aksi damai Forum Gabungan Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Muara mengatakan, dirinya merasa sangat prihatin terhadap kondisi pembangunan yang terjadi di Kabupaten Muaraenim saat ini.
“Di mana dengan adanya kebijakan terhadap pelaksanaan prosesi Pelelangan Pengadaan Barang di Pemkab Muaraenim terkesan dinilai tidak mendukung bagi kontraktor lokal,” ungkapnya.
Selain itu juga, dirinya melihat terlalu lemahnya tingkat koordinasi dan sinergisitas di antara OPD dan ULP yang mengakibatkan proses Pengadaan Barang dan Jasa APBD Muaraenim di tahun 2021 terkesan sarat keberpihakan kepada pengusaha luar Muaraenim.
“Kami minta kepada Pj Bupati Muaraenim H Nasrun Umar, tolong Pak dapat memperhatikan kontraktor lokal saat ini Pak. Yang mana saat ini sedang terpuruk di tengah wabah Pandemi Covid-19, ditambah pula anggaran Pengadaan Jasa Konstruksi APBD 2021 yang terserap oleh kontraktor lokal Muaraenim sangat kecil, yakni hanya 28,66% dibandingkan dengan kontraktor luar yaitu sebesar 71.34%. Pastinya, ini akan berdampak sekali Pak Bupati dan dapat perlahan-lahan mematikan kontraktor lokal, karenanya ini akan mempengaruhi terhadap daya beli masyarakat Muaraenim, yang pada akhirnya juga akan berdampak lemahnya tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat kabupaten Muaraenim yang bersumber dari belanja modal Investasi APBD Muaraenim pada tahun 2021 ini, ” beber Imam Mahmudi yang keseharianya Ketua Gapensi Muaraenim.
Di waktu yang sama Zulfikar, anggota Forum Masyarakat Peduli Pembangunan Muaraenim sekaligus Ketua Gapensindo Muaraenim menyayangkan begitu rumitnya aturan yang ada di ULP dalam mengikuti prosesi pengadaan lelang barang dan jasa serta ditambah pula, begitu sulitnya saat ingin berkoordinasi dengan sejumlah kepala OPD dinas Pemkab Muaraenim.
“Sekarang ini Pak Bupati, jangankan dapatkan lelang, dapatkan PL saja susah Pak Bupati. Karena banyaklah orang luar yang dapat. Jadi mohon Pak Bupati tolong perhatikan nasib kontraktor lokal seperti kami ini,” cetusnya.
Sementara itu, Yones Tober salah satu peserta aksi damai menyampaikan harapannya untuk meminta kepada Pj Bupati Muaraenim dapat mendorong agar lebih dapat memperhatikan kontraktor lokal.
Salain itu juga Yones menambahkan kepada Pj Bupati Muaraenim agar dapat mendorong untuk segera melaksanakan pengisian kekosongan jabatan terhadap di delapan OPD Dinas Muaraenim dan termasuk juga segera melaksanakan Lelang Jabatan Sekda Muaraenim, mengingat Penjabat Sekda Muaraenim akan berakhir bulan September 2021.
“Kami atas nama Forum Gabungan Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Muaraenim ini, akan siap Mendukung kebijakan PJ Bupati Muaraenim untuk mengambil Langkah strategis dalam mengembalikan kewibawaan pemerintahan kabupaten Muaraenim yang jujur, adil dan merata, dari itu kami harap, kebijakan itu segera dapat kami rasakan,” tukas Yones.
Menanggapi hal tersebut, Pj Bupati Muaraenim H Nasrun Umar menyampaikan terkait keinginan beberapa kontraktor lokal terhadap dalam prosesi pelelangan agar dapat memprioritaskan kontraktor lokal dirinya akan berusaha akan melakukan yang terbaik kepada masyarakat Muaraenim.
“Saya tidak mau mengambil keputusan di bawah tekanan, saya bekerja sesuai dengan aturan yang ada, dan saya juga tahu siapa orang-orang suka bermain-main di sana,” ucap Pj Bupati Muaraenim H Nasrun Umar.
Kemudian berkaitan dengan kekosongan delapan jabatan di sejumlah OPD Muaraenim, HNU menjelaskan dirinya telah menyiapkan orang yang benar-benar memiliki jiwa integritas tinggi terhadap pembangunan di Kabupaten Muaraenim.
“Saya tidak akan mengisi kekosongan jabatan di OPD tersebut orang yang tidak memiliki kompeten di bidangnya, saya ini asli orang di birokrat, berkecepimpung puluhan tahun. Jadi saya tahu itu, mana posisi yang layak untuk diisi dan mana yang tidak layak untuk diisi.
Sementara terkait sumbatan di sejumlah OPD, Nasrun Umar menegaskan akan segera melakukan evaluasi.
“Terkait, sumbatan kanalisasi dengan sejumlah kepala OPD saya tegaskan di sini, kita sepakat, kalau ada kepala OPD sampai tiga kali susah untuk ditemui dan hubungi oleh saudara sekalian, segera laporkan kepada saya, agar untuk kita evaluasi OPD yang bersangkutan tersebut,” pungkasnya. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
