Penyidik KPK Periksa Istri Dodi Reza Alex

Istri Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex noerdin, Erini Mutia Yufada sesuai diperiksa KPK. (Suara.com/Welly Hidayat.

Jakarta, Sumselupdate.com – Istri Bupati Musi Banyuasin (Muba) nonaktif, Dodi Reza Alex Noerdin, Erini Mutia Yufada telah rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (25/10/2021).

Erini diperiksa dalam kapasitas saksi untuk perkara kasus suap pengadaan barang dan jasa pembangunan infrastruktur yang telah menjerat suaminya sebagai tersangka.

Read More

Erini seusai diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Kadis PUPR Kabupaten Muba.

Pantauan Suara.com (jaringan Sumselupdate.com), Erini tampak tak mengeluarkan sepatah kata pun saat dijumpai awak media.

Ia memilih bungkam ketika wartawan menanyakan seputar materi pemeriksaan yang telah dijalaninya.

Erini lebih memilih terus berjalan keluar dari lobi Gedung Merah Putih KPK.

Erini diketahui diperiksa penyidik KPK sekitar pukul 10.30 WIB hingga Erini menyelesaikan pemeriksaanya sekitar pukul 18.33 WIB.

Dalam perkara ini, selain Dodi dan Herman Mayori sebagai tersangka. KPK juga telah menetapkan tersangka lainnya, yakni Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin (EU), (SUH) dari pihak swasta, dan Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin (IF).

Dari kegiatan OTT tersebut, tim KPK menyita barang bukti berupa uang sejumlah Rp270 juta. Selain itu, tim KPK turut mengamankan uang yang ada pada MRD (ajudan Bupati) senilai Rp1,5 miliar.

Kasus suap pengadaan barang dan jasa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Atas perbuatannya, SUH selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Dodi Reza Alex, HM, dan EU, selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2. (srs)

 

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.