Pemkab PALI Surati Gubernur Terkait Penyerahan Aset

Teks/Foto : Hj. Amilia, SE kabid Aset DPPKAD Kab. PALI

PALI, Sumselupdate.com – Setelah tak kunjung ada surat balasan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim terkait sisa penyerahan aset yang ada di kabupaten PALI, membuat Pemerintah Kabupaten PALI mengirim surat ke Gubernur Sumsel untuk mediasi penyerahan aset Muaraenim ke PALI.

Karenanya, aset di wilayah Bumi Serapat Serasan belum sepenuhnya diserahkan oleh kabupaten induk (Muaraenim).

Bacaan Lainnya

Padahal, sudah diamanatkan dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten PALI. Di dalam UU itu disebutkan aset kabupaten induk yang ada di DOB PALI diserahkan paling lama tiga tahun setelah PALI dinyatakan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) PALI, Baharuddin SE melalui Kepala Bidang (Kabid) Aset, Hj Amilia SE, mengakui belum sepenuhnya aset di Daerah Otonomi Baru (DOB) diserahkan oleh kabupaten induk. Meski pihaknya sudah menyurati Kabupaten Muaraenim.

Amilia menambahkan, setelah surat dari Bupati PALI dilayangkan di Kabupaten Muaraenim, hingga saat ini surat tersebut belum ada balasan dari instansi yang terkait.

Hal ini, membuat Pemerintah Kabupaten PALI, mengambil tindakan dengan meminta gubernur Sumsel, untuk mediasi antar kedua kabupaten DOB dan Induk.

“Pemkab PALI, mengirim surat ke gubernur Sumsel, untuk meminta mediasi Kabupaten PALI dan Muaraenin, terkait aset PALI yang masih di kabupaten induk,” jelas Amilia.

Kendati demikian, sejauh ini Amilia menjelaskan beberapa aset yang sudah diserahkan ke PALI.
“Tahap pertama senilai Rp 420 miliar, seperti kendaraan gedung dan lainnya sudah diserahkan, beberapa waktu lalu,” kata Amilia, Kamis (2/6).

Dia menambahkan, sekitar Rp 116 miliar aset yang hendak diserahkan. Namun, pihaknya dalam hal ini pemerintah Kabupaten PALI menolak dan menyarankan agar aset di PALI serahkan secara keseluruhan.

“Tahap kedua penyerahan aset, hendak diserahkan sekitar Rp 116 miliar, seperti peralatan mesin, gedung dan lainnya, tapi pak Apriyadi (mantan bupati PALI), menyurati Pemkab Muaraenim, agar menyerahkan aset secara keseluruhan, seperti PDAM dan perkebunan kelapa sawit sekitar 400 hektare,” pungkas Amilia. (adj)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.