Muaraenim, Sumselupdate.com – Pemkab Muaraenim akan menjajaki program regrouping (penggabungan) Sekolah Dasar (SD).

Program regrouping itu dimaksudkan untuk efektifitas dan optimalitas program belajar mengajar di Kabupaten Muaraenim.

“Kita akan mendata dahulu dan mempelajarinya. Jika memungkinkan dan layak mengapa tidak dilakukan penggabungan,” ujar Bupati Muaraenim melalui Asisten I Setda Muaraenim M Teguh Jaya, Minggu (6/5/2018).

Teguh mengatakan, penggabungan beberapa sekolah menjadi satu itu tidak dilakukan asal-asalan. Namun akan melalui pengkajian matang terlebih dahulu.

Dengan adanya penggabungan sekolah itu, kata Teguh, selain siswanya akan lebih banyak yang berdampak terhadap dana BOS, juga akan mengoptimalkan tenaga pengggajarnya.

“Tenaga pengajarnya lebih optimal sehingga jika lebih bisa dipindahkan ke sekolah lain yang masih kurang gurunya. Apalagi saat ini, Kabupaten Muaraenim memang sedang kekurangan guru,” papar teguh.

Mantan Kadisdik Kabupaten Lahat ini menuturkan, dirinya belum mengetahui penyebab adanya sekolah yang jumlah muridnya sangat sedikit.

Hal itu, lanjutnya bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk di sekitar sekolah itu yang memang sedikit atau karena penduduknya sekolah di tempat lain.

Diungkapkan Teguh, dari data yang didapat di lapangan, ada beberapa SD yang perlu dilakukan penggabungan atau regrouping, terutama yang terletak dalam satu komplek seperti SDN 7 dan SDN 12 Muaraenim.

“Kemarin pas UASBN, SDN 12 hanya 19 orang siswanya, sedangkan di SDN 7 ada 41 orang. Itu satu komplek. Kalau sedikit terus siswanya, mungkin lebih di gabung saja sekolahnya,” ujar mantan Kadinsos Muaraenim ini.

Untuk sekolah yang letaknya berjauhan, lanjut Teguh, resikonya ada yang akan ditutup. Namun pihaknya saat ini memprioritaskan SDN yang satu komplek. “Bila perlu jadikan sekolah model atau percontohan,” ujarnya.

Teguh menambahkan, seharusnya Disdik Muaraenim, harus rajin turun ke lapangan untuk melihat hal teknis.

“Jika ada kekurangan cepat diketahui dan diselesaikan seperti masalah kurikulum, tenaga pengajar, sampai sarpras dan sebagainya,” pungkasnya. (azw)